Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mengebut persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Salah satu program prioritas KemenPAN-RB ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan publik.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan MPP Digital adalah skema single sign-on yang akan diterapkan pada semua lini pelayanan publik. Dengan MPP Digital, warga dapat mengakses semua layanan dengan menggunakan satu akun saja.

"Sehingga lebih simpel dalam mengakses beragam layanan yang jumlahnya sangat banyak di Tanah Air. Kalau selama ini, warga mau mengurus layanan A, dia harus masuk ke aplikasi A, isi data, dan bikin akun. Mau akses layanan B, masuk ke aplikasi B, bikin akun dan isi banyak data lagi. Dengan MPP Digital semua terintegrasi bertahap, cukup single sign-on, basisnya nanti dari NIK," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2/2023).

-

-

Ia melanjutkan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menyederhanakan pelayanan publik yang terus dimonitor dan dievaluasi rutin oleh wakil presiden. Ia menambahkan lintas stakeholder di lingkup pemerintah pun telah melakukan simulasi integrasi layanan tersebut pada hari Kamis (16/02). Simulasi tersebut dihadiri oleh seluruh kementerian atau lembaga dan BUMN yang menjadi penelaah teknologinya.

"Salah satu yang kita simulasikan adalah izin di sektor kesehatan. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kemenkes. Begitu submit, datanya sudah langsung terintegrasi. Alhamdulillah kemarin lancar, tinggal finishing sedikit-sedikit," jelas Anas.

Ia menuturkan dalam 1-2 bulan ke depan, MPP Digital akan diuji coba ke sejumlah daerah. Jika sejumlah daerah sudah cukup baik maka akan dilakukan penyesuaian.

"Kita sudah petakan daerah mana yang belum ada sistemnya. Kalau daerah yang sistemnya sudah cukup baik, akan dilakukan penyesuaian proses bisnis agar dapat terintegrasi dengan hub MPP Digital, sehingga kinerja masing-masing MPP dapat dipantau secara nasional," pungkas Anas.

Anas juga berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang mendukung MPP Digital sebagai salah satu perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), antara lain Kemenkominfo, Kemendagri, Kemenkeu, BSSN, LNSW, dan sebagainya. Sejumlah BUMN juga dilibatkan dalam penyiapan MPP Digital, mulai dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, hingga Perum Peruri.

"Kita minta bantuan kolaborasi dengan Pak Erick Thohir agar BUMN yang sudah sangat mapan dalam sistem layanan dan teknologinya membantu reviu MPP Digital, melakukan performance test. Karena memang kita harus mengakui e-services beberapa BUMN sudah jauh lebih unggul dibanding e-services di lingkup pemerintah," sambung Anas.

Sementara itu, Project Director Govtech Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika mengatakan simulasi operasional MPP Digital mampu mendefinisikan baseline dari matriks-matriks apa yang sebetulnya harus diukur.

"Harapannya dari matriks dasar, kita bisa cek bersama, kita bisa mendefinisikan matrik suksesnya," ujar Andika.

Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Timothy Utama yang terlibat dalam uji coba performa juga mengapresiasi inisiatif MPP Digital oleh Kementerian PANRB. Ia menyebut pihaknya siap membantu pengembangan performance MPP Digital.

"Semoga bisa secepatnya dengan kerja sama beberapa instansi yang sudah diarahkan sama Pak Menteri, semoga bisa kita selesaikan dengan cepat untuk jangka pendek," pungkas Timothy.