Rencana Kementerian BUMN untuk melakukan IPO terhadap PT PGE mendapat penolakan dari serikat pekerja Pertamina

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) Jakarta menegaskan bahwa mereka menolak initial public offering (IPO) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum SPPSI Jakarta Muhammad Anis.

Untuk menyuarakan penolakan tersebut, SPPSI bersama serikat pekerja Pertamina lainnya rencananya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Kamis (16/2) pagi.

Menurutnya, aksi tersebut akan diikuti oleh sekitar 1.500 orang, dimana 1.050 orang dari kalangan pekerja Pertamina, dan sisanya 450 orang dari unsur masyarakat serta mahasiswa, yang juga menolak IPO PGE.

Ungkap Enaknya Jadi Komisaris Pertamina, Ahok: Saya Punya Banyak Waktu untuk Belajar Musik

“Kami akan melakukan aksi damai di Kantor Kementerian BUMN dan OJK untuk menolak rencana IPO,” ujar Anis kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (15/2).

Anis mengatakan bahwa IPO PGE tersebut akan menghilangkan pengawasan dari pemerintah jika mayoritas saham dimiliki oleh swasta.

“Apakah teman-teman melihat suatu perkembangan dari BUMN setelah dilakukan IPO itu akan seperti apa? Pengawasan kita (pemerintah) akan semakin hilang, karena itu bukan lagi milik negara,” katanya.

Anis juga mempertanyakan alasan Kementerian BUMN dan pertimbangan OJK yang ingin melakukan IPO kepada PT PGE.

“Kami akan meminta pendapat dari Kementerian BUMN dan OJK, untuk memastikan bahwa proses ini berlangsung dengan baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anis menilai bahwa tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk melakukan IPO terhadap PT PGE. Dia menduga jika IPO terhadap PT PGE tersebut merupakan kepentingan kelompok tertentu, mengingat PT PGE selama ini memiliki citra yang sangat baik sehingga tidak kesulitan dalam mendapatkan mitra strategis di setiap proyek pengembangan bisnisnya.

“Belum lagi jika berbicara prestasi, telah memiliki citra yang sangat baik di mata stakeholder. Lain lagi jika berbicara transparansi dan akuntabel, PT PGE selalu diaudit oleh aparat pengawas pemerintah, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.