JawaPos.com – Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, Pasal 100 yang termuat di dalam KUHP baru tidak ada hubungannya dengan proses hukum terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Ferdy Sambo. Mengingat terdapat, narasi jika pasal tersebut dipersiapkan untuk Ferdy Sambo yang divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Ya orang berasumsi, orang berprasangka buruk silakan saja, itu urusan mereka sendiri,” kata pria yang karib disapa Eddy dalam keterangannya, Rabu (15/2).

Dalam pasal 100 KUHP baru menjelaskan, hakim bisa menjatuhkan vonis mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka vonis mati diganti dengan penjara seumur hidup. KUHP baru ini akan berlaku tiga tahun sejak disahkan, sehingga baru bisa diterapkan pada 2026.

Eddy mengutarakan, Pasal 100 KUHP yang baru sudah dibahas jauh sebelum Ferdy Sambo terseret kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Sebentulnya pertimbangan mengenai masa percobaan 10 tahun itu muncul lebih dari 10 tahun lalu, itu ada dalam pertimbangan MK, pada 2006 kalau tidak salah, pasal soal pidana mati diuji, pada saat itu putusan MK, 4 banding 5, jadi 5 (hakim MK) setuju untuk tetap mempertahankan pidana mati, yang 4 (hakim MK lainnya) tidak setuju, ingin pidana mati dihapuskan,” ungkap Eddy.

Guru Besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) ini mengungkapkan, memang terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari para hakim MK, karena itu pidana mati perlu mendapatkan masa percobaan selama 10 tahun. Jika dalam 10 tahun masa pidana sang terpidana berkelakuan baik, maka akan diubah menjadi pidana seumur hidup.

“Kalau sudah berkelakuan baik, maka bisa diubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup, atau pidana sementara waktu. Dan ini sesuai dengan visi KUHP Nasional yang disahkan pada 6 Desember (2022) yang kemudian diundangkan pada 2 Januari (2023) dengan UU Nomor 1 tahun 2023,” ungkap Eddy.

Eddy menjelaskan, salah satu visi KUHP nasional adalah reintegrasi sosial. Eddy menyebut, visi ini memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan tak mengulangi perbuatannya.

“Reintegrasi sosial itu setiap orang yang melakukan kejahatan pasti ada kesempatan kedua bagi dia untuk memeprbaiki diri, untuk tidak lagi mengulangi, jadi diharapkan ketika dia dijatuhi sanksi sembari mendapatkan pembinaan dari teman-teman di pemasyarakatan, dia akan menjadi baik, dia akan bisa diterima masyarakat, dia tidak akan mengulanginya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Eddy.

Oleh karena itu, Eddy menolak Pasal 100 KUHP yang baru sengaja dibuat untuk melindungi hukuman mati Ferdy Sambo. Eddy memgutarakan, Pasal 100 KUHP yang baru merupakan solusi bagi mereka yang pro dan kontra terhadap pidana mati.

“Saya ingin menegaskan bahwa kontruksi pasal 100 itu bukan tiba-tiba turun dari langit, tapi sudah 10 tahun lalu, dan ini sebagai jalan tengah, ini adalah cara Indonesia untuk mencari win win solution antara paham yang ingin tetap ada pidana mati dengan paham yang tak ingin ada pidana mati,” pungkas Edddy.

Editor : Nurul Adriyana Salbiah

Reporter : Muhammad Ridwan