15 Februari 2023 10:33 WIB

Indonesia pada 2022 mendapat tambahan kuota 10 ribu tak bisa digunakan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Undang-undang (UU) No: 8 tentang penyelenggara Ibadah Haji dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan jaman. Perubahan atau revisi terhadap UU tersebut perlu dilakukan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Buchori Yusuf di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dalam hal ini, Buchori mencontohkan saat pemerintah Indonesia pada 2022 mendapat tambahan kuota 10 ribu tak bisa menggunakannya.

Maman Imanulhaq Sebut Biaya Haji Paling Rasional Rp50 Juta

Sebab,  pemerintah Saudi saat ini menilai bahwa ibadah haji bukan hanya dari aspek ibadah saja akan tetapi masuk ke dalam aspek ekonomi.

Dalam UU no 8 penyelenggara haji, politisi PKS ini melihat bahwa dalam aturan haji tidak bisa dilakukan Bisnis ke Pemerintah atau B to G  akan tetapi pemerintah ke pemerintah.

Oleh karena itu, agar tidak menuai banyak pertanyaan khalayak banyak  diperlukanya revisi agar lebih fleksibel dalam uu tersebut.

"Di uu 8 mengamanatkan pemerintah  diwakili kemenag jadi saya kira uu no 8 saat ini saya kira itu tidak fleksibel menyikapi pengembangan baru," pungkasnya.