Jakarta, Gatra.com - Kemacetan jadi persoalan klasik ibu kota Jakarta yang berlarut tak terselesaikan. Bahkan kemacetan Jakarta saat ini dinilai sudah kembali seperti saat sebelum pandemi Covid-19.

Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan, Agung Rahardjo mengatakan kebijakan ERP (electronic road pricing) atau jalan berbayar elektronik menjadi opsi terakhir untuk mengurai kemacetan Jakarta. Setelah sebelumnya berbagai aturan dilakukan pemerintah untuk mengurangi macetnya Jakarta.

Agung membeberkan, sejumlah strategi yang diambil pemerintah sebelumnya terbukti belum efektif memecahkan kemacetan lalu lintas di Jakarta. Di antaranya seperti pembatasan jalan untuk angkutan barang; sistem satu arah; aturan 3 ini 1; hingga aturan ganjil genap.

Baca Juga: Ekspor Januari 2023 Anjlok 6,36%, BPS Ungkap Penyebabnya

"Tapi tetap saja macet," ujar Agung dalam diskusi publik "Kampanye Jalan Hijau 2023" secara virtual, Rabu (15/2).

Menyelesaikan masalah kemacetan ibu kota pun menjadi tantangan pemerintah. Bagaimana tidak, menurut Agung, pergerakan manusia menuju Jakarta setiap harinya bahkan mencapai 3 juta orang. Ditambah pembangunan hunian di pinggir Jakarta yang semakin pesat, kata dia, tidak diimbangi dengan pertumbuhan fasilitas angkutan umum di Jabodetabek.

"Ketika kapasitas jalan sudah mulai tidak dapat ditingkatkan, pemerintah berusaha mencari solusi yang lain," tutur Agung.

Baca Juga: Menteri Teten Gandeng PPATK, Awasi 12 Koperasi Diduga Lakukan Pencucian Uang Rp500 Triliun

Mendorong pembangunan fasilitas dan kapasitas transportasi umum menjadi salah satu fokus yang dikerjakan BPTJ. Agung mengatakan, dalam waktu dekat satu moda transportasi massal yang akan beroperasi untuk mengangkut warga Jabodetabek adalah LRT. "Nanti bulan Juni tahun ini akan ada angkutan umum baru yaitu LRT, menjadi sangat penting," ucapnya.

Kendati, Agung mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk menopang pertumbuhan penggunaan transportasi massal, termasuk LRT Jabodetabek ini. Pemerintah, kata dia, masih harus memikirkan penyediaan angkutan umum yang bisa memfasilitasi masyarakat di pinggiran Jakarta untuk tiba di stasiun LRT terdekat.

"Bagaimana nanti ketika LRT ini beroperasi, masyarakat ini bisa sampai ke stasiun LRT, bagaimana yang tinggal di perumahan yang belum ada angkutan umum bisa tiba di stasiun LRT. Ini menjadi suatu tantangan dan hal yang harus segera ditindaklanjuti," imbuh Agung.

96