JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri didesak mundur dari jabatannya lantaran banyak memasang baliho yang diduga untuk kepentingan politik praktis di Pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah massa dari Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) menggelar aksi demonstasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/2/2023) siang.

Dalam orasinya, massa mendesak Firli Bahuri segera mundur dari jabatannya. Massa yang berseragam putih merah itu melakukan orasi bergantian dari atas mobil komando.

Massa juga membawa sejumlah poster menyampaikan aspirasinya guna mendesak mantan Kapolda Sumsel itu mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK.

Baca juga: KPK Kerap Sambangi Kementerian, Firli Bahuri: Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Ketua Umum PB KAMI Sultoni mengatakan bahwa pihaknya meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memanggil Ketua KPK Firli Bahuri untuk diperiksa atas maraknya baliho Firli Bahuri.

Kata dia, baliho Firli Bahuri itu juga terpantau ada di acara Resepsi Satu Abad NU di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Baca juga: Sepanjang 2022, KPK Klaim Kembalikan Aset Negara Rp575 Miliar, Lampaui Target RPJMN

Firli Bahuri, kata dia, diduga sengaja dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politiknya dengan mengatasnamakan KPK di Pilpres 2024.

Follow Berita Okezone di Google News

Menurutnya, apabila Firli Bahuri ikut andil dalam pembuatan baliho, maka secara etik melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf d Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) Nomor 2 Tahun 2020.

Sultoni mengatakan bahwa pimpinan lembaga antirasuah tidak bisa profesional menjalankan tugas apabila masuk politik praktis.

“Jangan sampai spanduk atau baliho tersebut dikondisikan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik dengan mengatasnamakan lembaga KPK dan memanfaatkan jabatan,” ujarnya.

Selain itu, jelang Pilpres 2024 beredar kabar bahwa Firli Bahuri berniat maju sebagai salah satu bakal calon wakil presiden (cawapres).

Sultoni tidak yakin pembuatan baliho atas inisiatif dan sukarela masyarakat. Sehingga, Dewas KPK diminta berperan aktif memeriksa kemunculan berbagai baliho di sejumlah tempat itu.

“Jangan sampai ada gratifikasi di balik pembuatan spanduk dan baliho ini,” pungkasnya.