PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah bakal memprioritaskan keselamatan pilot Susi Air, Philips Mark Merthens, yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Kabupaten Nduga, Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan melakukan upaya persuasif untuk menyelamatkan Philips Mark Merthens.

"Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelematkan sandera. Keselamatan sandera adalah prioritas," sebut Mahfud MD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.

Mahfud MD  mengatakan, upaya persuasif dilakukan agar pilot dapat diselamatkan tanpa menimbulkan keributan. Meski demikian, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mencoba cara lain dalam membebaskan pilot.

"Tanpa ribut, tapi, kami tidak menutup opsi lain untuk melakukan tindakan," ujarnya.

Baca Juga: 5 Hal yang Meringankan Vonis Bharada E: Bongkar Kejahatan Ferdy Sambo hingga Dimaafkan Keluarga Brigadir J

Tak hanya itu, Mahfud juga menekankan bahwa pemerintah tegas bahwa keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat ditawar lagi. Bagi pemerintah, Papua akan tetap menjadi bagian dari Indonesia.

"NKRI berdasar konstitusi dan berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI. Oleh sebab itu, tidak ada negosiasi soal itu dan kami akan mempertahankan serta memberantas setiap gerakan yang ingin mengambil sekecil apa pun dari NKRI," sebutnya.

Sebelumnya, muncul video yang memperlihatkan Philips Mark Merthens sedang dikelilingi kombatan OPM. "Papua OPM menangkap saya untuk Papua Merdeka," kata Philips dalam video tersebut.

"Kelompok Papua menangkap saya dan mereka berjuang untuk kemerdekaan Papua. Mereka meminta agar militer Indonesia pulang dan jika tidak mereka tetap menahan saya dan keselamatan saya akan terancam," ujarnya melanjutkan.

Baca Juga: Shin Tae-yong Enggan Maafkan Thomas Doll usai Disebut Badut: Sama Saja Mencaci Masyarakat Indonesia

Anggota Komisi I DPR Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin meminta agar TNI menahan diri dan tidak gegabah dalam menyikapi provokasi OPM. TB Hasanuddin mengatakan, soal penyanderaan pilot adalah urusan polisi.

"Sekarang kalau soal ini, ya tanyakan ke Kapolri lah itu gimana itu pilot itu. Kan tanggung jawabnya dia," sebut TB Hasanuddin pada 13 Februari 2023, dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi DPR.

Jika ingin terlibat, TNI harus punya dasar hukum yang kuat. "Begitu. Nanti lagi-lagi dikejar soal HAM, Hak Asasi Manusia," tuturnya.***