Jakarta - Biaya haji 2023 belum mencapai kesepakatan akhir antara DPR dengan Kementerian Agama. Sebelumnya, jumlah tersebut akan diputuskan malam ini.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengungkapkan ada beberap komponen biaya yang belum disepakati antara kedua belah pihak.

Dia menyebutkan ada tiga komponen yang masih ingin diturunkan dari pihak DPR. Di antaranya biaya hotel, katering, dan layanan masyair yang disediakan pemerintah Arab Saudi.

“Tetapi ini kan bukan kebijakan murni dari Kemenag. Dia tetap harus berkoordinasi dengan pihak penyedia, penyedia katering, tenda, hotel. Jadi tidak bisa seketika Kemenag memutuskan setuju atau tidak setuju malam ini,” kata Ashabul dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Untuk itu, dia mengatakan Komisi VIII memberikan waktu malam ini kepada Kemenag untuk negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi.

“Mudah-mudahan besok tanggal 15 kita sudah menemukan kesepahaman sehngga Komisi VIII sdah dapat menetapkan berapa nilai BPIH yang akan kita sepakati. Demikian pula berapa Bipih yang harus dibayarkan oleh para jemaah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Panja Komisi VIII sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan pihaknya sudah mendapat angka maksimal besaran BPIH.

“Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp90,2 juta,” kata Marwan dalam konferensi pers.

“Kemudian Bipih yang pemerintah mengusulkan besaran Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49,” sambungnya.

Namun, Komisi VIII masih mengupayakan ada penurunan harga hotel, catering, dan layanan masyair. (saa/ebs)