JawaPos.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rombongan belasan anggota DPR mengunjungi proyek permukiman Meikarta di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (14/2).

“Kami dari DPR lintas komisi mengunjungi Meikarta karena ada keluhan dari konsumen ke beberapa komisi. Hari ini kami sudah melakukan kunjungan untuk mengecek fakta lapangan,” kata Dasco.

Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun Lippo Grup dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Dalam pembangungannya, proyek itu mangkrak dan diduga telah merugikan ratusan konsumen.

Dasco menjelaskan bahwa DPR sudah menggelar dialog agar keluhan konsumen diakomodasi. Terkait dengan gugatan pengadilan sudah dicabut oleh manajemen.

“Kami nanti akan minta kepada Komisi III (Bidang Hukum) DPR RI untuk memantau, sampai sejauh mana penetapan pencabutan oleh pengadilan,” katanya menegaskan.

Selain itu, dia menyebutkan 130-an konsumen yang kemudian merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali akibat unit yang dipesan belum selesai.

“Saya minta sampai kira-kira berapa lama. Manajemen menyatakan kalau melihat arus dari suplai dan demand paling lama 4 minggu atau 1 bulan,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk mengawal, DPR RI dalam hal komisi terkait akan ikut memantau proses kelancaran pembangunan serta proses kelancaran serah terima unit-unit yang telah selesai.

“Kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi,” katanya menegaskan.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade nampak emosiaonal saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar selaku pengembang Meikarta.

Politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu bahkan sempat menggebrak meja dengan nada tinggi lantaran Lippo Group dianggap kerap meremehkan hukum yang ada di Indonesia serta berlaku ‘seenak jidat’ memperlakukan para konsumennya.

“Ini Republik Indonesia, bukan republik Lippo (gebrak meja) Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur republik ini. Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang, biar kita panggil pimpinan bapak,” ujar Andre di Gedung DPR RI.

Andre juga menyinggung terkait konsorsium yang hengkang dari proyek Meikarta. Ia mencuriigai konsorsium yang hengkang tersebut merupakan cangkang atau masih bagian dari perusahaan Lippo Group.

“Setelah ditinggalkan konsorsium, itu kita harus tahu. Kita pengen tahu nih jawabannya nanti. Jangan-jangan perusahaan konsorsium itu perusahaan cangkang Lippo aja. Kan bisa juga pak, wajar dong saya berprasangka, bisa saja kan itu perusahaan Lippo di luar negeri,” kata dia.

Andre juga menegaskan, sebagai pengembang, Lippo Group harus memberikan penalti kepada para konsorsium yang melarikan diri. Namun, sampai hari ini Lippo Group tidak melakukan tindakan apapun.

“Nah ini penting juga dijawab pak, kalau memang bapak gak mampu menjawab enggak masalah, kami akan agendakan undang (Chief Executive Officer atau CEO PT Lippo Karawaci) John Riady ke sini. Enggak papa, bapak bilang aja enggak mampu,” tegas Andre.

“Kita gak ingin kasus Meikarta ini berlarut-larut. Kalau kita gak panggil bapak ke DPR, bapak akan injak itu orang-orang (konsumen), saya dengar ‘oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim, makanya bapak benarni menuntut orang-orang itu,” kata dia.

Bahkan dalam tuntutan itu harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan.

“Sakit jiwa bapak ini, masa bapak yang berhutang kok orang yang meminta haknya bapak dzalimi,” imbuhnya.

Editor : Eko Dimas Ryandi