JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (Kampus) Jakarta, kembali menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/2/2023). Pasalnya, aksi yang mereka gelar pada 3 Februari lalu, belum direspon lembaga antirasuah tersebut.
Mereka meminta agar KPK turun ke Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk menyelidiki dugaan korupsi di beberapa proyek di Dinas Perkim.

“Ini aksi kami yang kedua kalinya. Ini bentuk konsistensi kami, untuk membumihanguskan korupsi di Kabupaten Labura. Jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” kata Ketua umum Kampus Jakarta, Saprido Pasaribu dalam orasinya.

Massa aksi juga meminta dan mendesak Bupati Labura Hendriyanto Sitorus mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perkim, agar Bumi Basimpul Kuat Babontuk elok bersih dari KKN. “Apabila bupati tidak mengindahkan, maka patut kita menduga adanya main mata dengan Kadis Perkim,” katanya.

Saprido mengaku sudah pernah mengkonfirmasi ke Kadis Perkim Labura terkait indikasi korupsi ini via aplikasi WhatsApp, namun tidak mendapat tanggapan. “Saya sudah hubungi Kepala Dinas Perkim yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan dan nomor WA saya diblok. Ini menunjukkan ketidakterbukaan kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan ada yang ditutupi,” pungkasnya. (rel/adz)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (Kampus) Jakarta, kembali menggelar aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/2/2023). Pasalnya, aksi yang mereka gelar pada 3 Februari lalu, belum direspon lembaga antirasuah tersebut.
Mereka meminta agar KPK turun ke Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk menyelidiki dugaan korupsi di beberapa proyek di Dinas Perkim.

“Ini aksi kami yang kedua kalinya. Ini bentuk konsistensi kami, untuk membumihanguskan korupsi di Kabupaten Labura. Jika hal ini tidak diakomodir kembali, maka kami pastikan akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” kata Ketua umum Kampus Jakarta, Saprido Pasaribu dalam orasinya.

Massa aksi juga meminta dan mendesak Bupati Labura Hendriyanto Sitorus mengevaluasi dan mencopot Kepala Dinas Perkim, agar Bumi Basimpul Kuat Babontuk elok bersih dari KKN. “Apabila bupati tidak mengindahkan, maka patut kita menduga adanya main mata dengan Kadis Perkim,” katanya.

Saprido mengaku sudah pernah mengkonfirmasi ke Kadis Perkim Labura terkait indikasi korupsi ini via aplikasi WhatsApp, namun tidak mendapat tanggapan. “Saya sudah hubungi Kepala Dinas Perkim yang terhormat, tapi tidak ada tanggapan dan nomor WA saya diblok. Ini menunjukkan ketidakterbukaan kepada kami mahasiswa, dan seakan-akan ada yang ditutupi,” pungkasnya. (rel/adz)