Selasa, 14 Februari 2023 – 01:20 WIB

Ketua MPR Bambang Soesatyo (dua dari kanan) saat menerima kunjungan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Senin (13/2). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong agar pemerintahan desa dilibatkan dalam pemutakhiran data kemiskinan dan berbagai data seputar kependudukan.

Sebab, pemerintah desa merupakan pihak yang lebih mengetahui kondisi warganya.

Hal itu disampaikan Bamsoet seusai menerima perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Senin (13/2).

Dia menyampaikan data kemiskinan dan profil kependudukan lainnya bisa di-input secara digital oleh pemerintah desa dari kantor desa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Karena itu, di Kemendagri terdapat big data yang real time dan akurat tentang data kemiskinan maupun data kependudukan lainnya yang bersumber langsung dari 83.458 desa atau kelurahan.

"Langkah tersebut tidak terlalu sulit, karena setiap desa sudah dilengkapi komputer dan berbagai perangkat digital lainnya yang dapat menunjang kinerja pemerintah desa dalam menyiapkan data kependudukan," ujar Bamsoet.

Langkah tersebut menurut Bamsoet bisa menghindari terjadinya kesalahan data kemiskinan warga.

"Sebagaimana yang yang sering terjadi selama ini, banyak warga mampu malah mendapatkan bantuan sosial. Sebaliknya, banyak warga tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan sosial," ungkapnya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menilai pemerintah desa lebih paham kondisi warganya sehingga harus dilibatkan dalam pemutakhiran data kemiskinan

-