AKURAT.CO Komisi VIII DPR RI mempertanyakan terkait jumlah biaya haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu untuk sinkronisasi dana yang akan digunakan untuk pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2023 ini.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, bila keuangan haji yang dikelola BPKH masih aman, maka pemerintah tidak perlu menaikkan biaya haji yang akan diberangkatkan tahun ini.

"Kalau kita pakai untuk subsidi masih aman tidak tahun depan. Kalau aman mari kita pakai," katanya kepada wartawan, Senin (13/2/2023).

Karena itu, Marwan meminta BPKH tidak menakut-nakuti jemaah dengan mengatakan keuangan haji yang dikelola pemerintah mulai kolaps, sehingga terjadi kenaikan biaya.

"Percayalah pak, jemaah kita ini pasti mengakui itu. Kalau sudah kolaps ya jangan, itu hak orang lain yang akan datang. Tapi sepanjang bisa kita pake dan aman tahun depan, jangan ditakut-takuti. Tiba-tiba besok kolaps itu, bukan (seperti itu), kasihan masyarakat," jelasnya.

Marwan berharap BPKH untuk mencari solusi, selain menaikkan biaya haji. Sebab, hal tersebut akan berdampak pada gagalnya jemaah berangkat, akibat ketidakmampuan dalam melunasi usulan kenaikan biaya haji.

"Pemerintah harus mendengarkan. Kita pasti malu kalau jemaah gagal berangkat tahun ini karena tidak bisa melunasi. Kita mau supaya jemaah ini jangan gagal berangkat karena tidak mampu melunasi (biaya haji 2023)," tuturnya.