JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bingung dengan berbagai tudingan liar yang menyasar lembaga tersebut, terkait turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Di antara tudingan itu menghubungkan IPK dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) berujung pemecatan puluhan pegawai KPK dan sikap pimpinan KPK.

Lansiran Transparency International beberapa waktu lalu mencoreng wajah Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 dicatat pada angka terendah sejak Presiden Joko Widodo terpilih pada 2014 silam.

Pada poin 34, angka itu anjlok dari skor 38 tahun sebelumnya, angka yang sebenarnya juga tak bagus-bagus betul. Skor itu juga membuat Indonesia jadi negara kelas bawah di bidang pemberantasan korupsi.

Perolehan ini membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 tangga dari tahun 2021 yang mencapai peringkat 96.

Di Asia Tenggara, Singapura menjadi negara yang dinilai paling tidak korup (skor 83), diikuti Malaysia (47), Timor Leste (42), Vietnam (42), Thailand (36), Indonesia (34), Filipina (33), Laos (31), Kamboja (24), dan Myanmar (23).

Presiden Joko Widodo sampai harus menggelar rapat darurat di Istana Negara. Presiden mengumpulkan Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri membahas penurunan skor itu. Ia mengatakan terkejut.

Di tengah penurunan skor itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombang pemberantasan rasuah jadi sorotan. Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, tak keberatan dengan pihak yang mengkritisi lembaganya sebagai penyebab turunnya IPK.

Namun, Ali menyatakan turunnya IPK tak cuma tanggung jawab KPK. Menurut Ali, turunnya IPK jangan menjadi ajang salah-menyalahi. "Yang lucu (turunnya IPK) dikaitkan dengan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), perubahan Undang-Undang KPK, pimpinan KPK yang katanya ugal-ugalan, ini kan lucu," kata Ali dalam kegiatan diskusi pada Ahad (12/2).

Ali balik menuding kubu yang memvonis buruk KPK justru tak memahami IPK. Ia meminta pengkritik KPK lebih dulu membaca laporan IPK secara lengkap. "Belum paham gitu ya apa sih IPK itu, barang itu apa gitu?" ucap Ali.

Selain itu, Ali mengajak berbagai pihak, termasuk pengkritik KPK untuk menemukan solusi guna memulihkan skor IPK Indonesia. Ia menjamin KPK berupaya memperbaiki skor IPK dengan berbagai langkah.

"Banyak sekali komponen-komponennya, KPK sudah bedah satu per satu apa saja (sebabkan IPK turun). Sehingga kemudian, KPK menawarkan apa yang harus dilakukan tahun 2023," ujar Ali.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) tak heran dengan anjloknya IPK Indonesia. ICW menuding penyebab turunnya IPK adalah kinerja KPK saat ini.

"Sumber permasalahan utama ada di KPK, kita belum pernah lihat pimpinan KPK ada lima orang pelanggaran etiknya ada tiga, satu bu Lili sudah keluar," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Kurnia menegaskan, permasalahan di internal KPK malah tak cepat disikapi oleh Presiden Jokowi. Kondisi tersebut, menurut dia, memperparah situasi pemberantasan korupsi. "Ini jadi masalah yang nggak disadari Pak Jokowi, nggak ada realisasi konkret," kata Kurnia.

Kurnia menyatakan, kinerja KPK tak maksimal dalam sejumlah kasus besar korupsi seperti Bansos dan ekspor benih lobster. Menurut dia, KPK gagal mendalami kasus tersebut hingga akar-akarnya.

"Kualitas penanganan perkara buruk, bagus di konpers saja. Sebenarnya masih ada yang lain yang bisa diusut," ujar Kurnia.

Oleh karena itu, Kurnia tak terkejut ketika nilai IPK Indonesia kian merosot. Hal itu, menurut dia, dapat disimak dari politik hukum yang dijalankan pemerintah selama ini.

"IPK anjlok bukan kabar mengejutkan, sudah diprediksi sejak awal ketika arah politik hukum pemberantasan korupsi makin melenceng," ucap Kurnia.

Kurnia juga menuding Presiden Jokowi tak memahami situasi terkini pemberantasan korupsi. Bahkan, ia menduga ada kepanikan di lingkaran Presiden Jokowi ketika skor IPK merosot.

"Pak Jokowi bilang pemerintah tidak pernah lelah pemberantasan korupsi, Pak Jokowi nggak punya pengetahuan yang cocok soal kondisi real pemberantasan korupsi. Ada nuansa kepanikan di Istana ketika IPK keluar," ujar Kurnia.

").attr({ type: 'text/javascript', src: 'https://platform.twitter.com/widgets.js' }).prependTo("head"); if ($(".instagram-media").length > 0) $("").attr({ type: 'text/javascript', src: 'https://www.tiktok.com/embed.js' }).prependTo("head"); $(document).on("click", ".ajaxContent", function(t) { var e; t.preventDefault(); Pace.restart(); var a = $(this).attr("href"); var b = $(this).attr("data-id"); $(".btn-selengkapnya-news").show(); $(".othersImage").addClass("hide"); $(this).hide(); $("." + b).removeClass("hide"); return e ? (Pace.stop(), document.getElementById("confirm_link").setAttribute("href", a), $("#modal_confirm").modal()) : ($("*").modal("hide"), void $.get(a, function(t) { $("#" + b).html(t.html); console.log("#" + b); }).done(function() { $(".collapse").fadeOut(); $("#" + b).fadeIn(); }).fail(function() { $("#modal_alert .modal-body").html(fail_alert), $("#modal_alert").appendTo("body").modal() })) }); $(".body-video").on('loadedmetadata', function() { if (this.videoWidth < this.videoHeight) this.height = 640; this.muted = true; //console.log(this.videoHeight); } ); window.onload = function() { var videos = document.getElementsByTagName("video"), fraction = 0.8; function checkScroll() { if (videos.length > 0) { for (var i = 0; i < videos.length; i++) { var video = videos[i]; var x = video.offsetLeft, y = video.offsetTop, w = video.offsetWidth, h = video.offsetHeight, r = x + w, b = y + h, visibleX, visibleY, visible; visibleX = Math.max(0, Math.min(w, window.pageXOffset + window.innerWidth - x, r - window.pageXOffset)); visibleY = Math.max(0, Math.min(h, window.pageYOffset + window.innerHeight - y, b - window.pageYOffset)); visible = visibleX * visibleY / (w * h); if (visible > fraction) { video.play(); } else { video.pause(); } } } } window.addEventListener('scroll', checkScroll, false); window.addEventListener('resize', checkScroll, false); }; // window.fbAsyncInit = function() { // FB.init({ // appId: '700754587648257', // xfbml: true, // version: 'v14.0' // }); // }; // (function(d, s, id) { // var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; // if (d.getElementById(id)) { // return; // } // js = d.createElement(s); // js.id = id; // js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; // fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); // } // (document, 'script', 'facebook-jssdk')); // $(".share_it a,.share-open-fix li").on("click", function() { // url = window.location.href; // s = $(this).parents("div.blok_quot").children("div.blog-post-actions").children("div.pull-left").text().replace(/[^a-z0-9\s]/gi, '').replace(/[_\s]/g, '+'); // c = $(this).parents("div.blok_quot").children("div.quote-text").text().replace(/[^a-z0-9\s]/gi, '').replace(/[_\s]/g, '+'); // content = c + " - " + s; // if ($(this).children().hasClass("fa-facebook")) { // img = document.querySelector("meta[property='og:image']").getAttribute("content"); // FB.ui({ // method: 'share_open_graph', // action_type: 'og.shares', // action_properties: JSON.stringify({ // object: { // 'og:url': url, // 'og:title': "", // 'og:description': c, // 'og:og:image:width': '610', // 'og:image:height': '409', // 'og:image': img // } // }) // }); // console.log(img); // } else if ($(this).children().hasClass("fa-twitter")) { // window.open("https://twitter.com/intent/tweet?text=" + content + " " + url); // } else if ($(this).children().hasClass("fa-whatsapp")) { // window.open("https://api.whatsapp.com/send?utm_source=whatsapp&text=" + content + " " + url + "?utm_source=whatsapp"); // } // return false; // }); });