AYOBOGOR.COM -- Pemerintah Pusat berencana menghentikan distribusi blanko KTP-el. Nantinya kartu tersebut akan digantikan oleh identitas kependudukan digital (IKD).

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor, Ganjar Gunawan, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana tersebut.

Ganjar khawatir lantaran tidak semua warga Kota Bogor memiliki ponsel pintar. Sementara IKD dioperasikan melalui ponsel pintar.

Baca Juga: Download Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Resmi dari Pemerintah Pengganti KPT-el

“IKD memang kan aplikasi di smartphone (ponsel pintar) dan pasti tidak semua warga punya smartphone. Jadi pekerjaan rumah (PR) Pemerintah Pusat ke depannya,” ungkap Ganjar dilansir dari Republika.co.id, Senin 13 Februari 2023.

Kebijakan pemerintah pusat untuk mengganti blanko KTP-el ke IKD akan dilaksanakan secara bertahap. Target nasional, yakni sekitar 25 persen dari penduduk wajib KTP atau sekitar 50 juta penduduk.

“Itu diimbau bisa terafiliasi dengan aplikasi IKD di smartphone masing-masing, dimana saat ini masih di layanan berbasis Android,” kata Ganjar.

Pemkot Bogor sendiri menargetkan sekitar 200 ribu penduduknya dapat bermigrasi ke aplikasi IKD, dengan memiliki KTP digital.

Baca Juga: Hore! Pendaftaran CPNS 2023 Dibuka untuk Umum, Ini Pengumuman Resmi MenpanRB

Adapun, menurut Ganjar, saat ini baru ada sekitar 3.000 warga Kota Bogor yang sudah mendaftar KTP digital dari total target 200 ribu penduduk.

“Kota Bogor sendiri sebenarnya sudah memulai, dengan target pertama adalah dilingkup instansi pemerintah dulu, untuk memudahkan sosialisasi, dan nanti akan kita masifkan ke masyarakat luas,” katanya.

Penerapan IKD dilakukan sebagai langkah menggantikan penerbitan KTP-el yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah menyebutkan terdapat tiga kendala pencetakan KTP-el.

“Pengadaan blanko KTP-el mengambil porsi cukup besar anggaran Dukcapil. Kemudian harus pula menyediakan printer dengan ribbon, cleaning kit dan film. Belum lagi masalah kendala jaringan internet di daerah,” kata Zudan pekan lalu.

Baca Juga: All New Kijang Innova Zenix 2023, Eksterior dan Interior Mewah Simak Harga dan Spesifikasinya!

Ia mengatakan, jika terdapat kendala jaringan, pengiriman hasil perekaman KTP-el tidak sempurna. Alhasil, KTP-el tidak jadi, karena terdapat permasalahan sistem. Bahkan, perekaman sidik jari pun gagal karena tidak terkirim ke pusat.

“Mengatasi kendala jaringan, ditambah pengadaan peralatan dan blanko itu mahal sekali. Maka Pak Mendagri Tito Karnavian memberikan arahan agar menggunakan pendekatan asimetris, yakni dengan digitalisasi dokumen kependudukan termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” jelas Zudan.

Di sisi lain, ada pemekaran 11 kecamatan, 300 desa/kelurahan terutama di daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Zudan menjelaskan, Dukcapil menargetkan sebanyak 25 persen dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota di Indonesia.