FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Jebloknya Indeks Persepsi Korupdi Indonesia (IPK), mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak. Presiden Jokowi bahkan sempat melakukan jumpa pers khusus terkait itu.

Di sisi lain, kritik terhadap pemerintah, termasuk lembaga khusus yang menangani korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhenti mengalir hingga kini.

Laporan yang dirilis Transparency International itu, menyebut IPK 2022 Indonesia melorot empat poin. Dari sebelumnya 38, turun menjadi 34.

Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu mengatakam, setidaknya ada lima penyebab IPK Indonesia anjlok.

Pertama, ia menyebut hal ini tak terlepas dari revisi Undang-Undang KPK. Regulasi yang telah ditetang banyak pihak bahkan setelah awal pembahasannya itu, menurut Didu melemahkan KPK.

“Larangan OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan penyidikan pejabat yang korupsi oleh tiga Menteri,” ujar Didu, menyebut faktor yang kedua, seperti dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter, Senin (13/2/2023).

Faktor ketiga kata dia, korupsi meningkat. Sementara hukuman kepada koruptor malah diturunkan.

Didu juga menyebut, pemberian karpet merah pada investor asing, menjadi salah satu faktor IPK anjlok.

“Pemberian karpet merah kepada investor kepada yang dekat kekuasan,” ungkapnya.

Terakhir, ketidakadilan juga menurutnya menjadi faktor.

“Contoh butir 5 Ketidakadilan. Ada dualisme penyelesaian kasus BUMN ASABRI & Jiwasraya. Pensiunan ASABRI tetap menerima uang pensiun sesuai UU sdgkan Pensiunan Jiwasraya sdh 2 th blm dibayar atau melawan UU No 11 th 1992. Surat Annisa 135 yg terpasang di pintu Harvard Law School,” pungkasnya.
(Arya/Fajar)