PIKIRAN RAKYAT – Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini minta wartawan dilindungi dari kriminalisasi, terutama jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sehingga independensi media dapat tercipta.

Ia menegaskan, tidak mengkriminalisasi jurnalis merupakan salah satu cara paling ampuh membangun sikap netral insan dan perusahaan media. Apalagi, kata Titi, wartawan sering menjadi ‘oposisi’ bagi pemerintah ketika bertugas.

"Lindungi wartawan dari kriminalisasi untuk menjamin independensi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi, ya, kepada wartawan karena mau bagaimana pun 'kan mereka bekerja dalam ruang-ruang yang kadang-kadang berseberangan dengan kekuasaan, dengan pejabat," ucap Titi kepada Antara, dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 11 Februari 2023.

Titi lebih jauh menjelaskan, intimidasi dan bayang-bayang kriminalisasi menjadi momok sekaligus ancaman yang membatasi keleluasaan wartawan dalam mencipta karya jurnalistik. Intervensi pada kebebasan pena ini berdampak pada informasi publik yang ragu-ragu atau tidak komprehen.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak akan Beri Toleransi ke Pelaku Korupsi

Menurutnya, penyajian berita independen dan berimbang oleh wartawan sangat krusial, sebab stimuli-stimuli tersebut akan menjadi alat publik membuat keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini yang harus betul-betul diperhatikan. Bagaimana wartawan dan produk jurnalistik mereka itu betul-betul dihargai dan dilindungi," ucap Titi.

Di kesempatan berebda, Komunikolog dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing tegas mengatakan, perlindungan terhadap independensi wartawan adalah hal vital lantaran ragam preferensi politik di Indonesia.

Adanya intimidasi dan kriminalisasi, baik yang berasal dari pihak penguasa maupun oposisi, lanjut dia akan memengaruhi independensi wartawan yang bermuara pada kekacauan sosial di tengah diskursus publik.

Baca Juga: Dicap Sombong Imbas ‘Paksakan’ Anies Baswedan Tersangka, Firli Bahuri: Ini Mekanisme Wajar

Jika berita bisa tersajikan dengan keberimbangan utuh, maka selanjutnya publik dapat menilai dan memilah sendiri sisi mana yang akan dipijak, meski terdapat berbagai kubu dengan kepentingan politik masing-masing.

Menurut Emrus, profesi wartawan punya kekuatan untuk dapat memastikan proporsionalitas pemberitaan mengenai berbagai kekuatan politik kepada masyarakat. Tak terkecuali berbagai media yang dinaungi oleh pemilik kekuatan politik tertentu.

"Saya menekankan bahwa pemilik media (seharusnya) tidak menjadi pengambil keputusan di partai politik. Sebaliknya, pengambil keputusan di partai politik tidak seharusnya menjadi pengambil keputusan di media," ucap Emrus.

"Independensi ini penting. Harus selalu dijaga," ujarnya lagi menambahkan.

Emrus menekankan, langkah tersebut dapat menjanjikan kepastian bahwa media tidak akan melakukan pencitraan sesuai dengan agenda-agenda politik dari satu pemilik kuasa saja. ***