Dari pagu Rp6,388 triliun, BRIN harus mengalokasikan 64% untuk operasional. Ini mencakup gaji pegawai dan kebutuhan rutin, seperti utilitas (listrik, telepon, internet, air), alih daya untuk kebersihan, keamanan dan pengemudi, BBM, dan kendaraan operasional.

"Juga belanja ATK, belanja berlangganan (jurnal, citra satelit untuk kebutuhan nasional), serta pemeliharaan fasilitas perkantoran," jelas Laksana dalam konferensi pers di kantor BRIN, Jakarta, Jumat (10/2).

Setelah penggabungan lima entitas dan unit penelitian dan pengembangan atau litbang dari 72 kementerian/lembaga, BRIN mengelola pegawai sekitar 15.000 ASN. Mereka tersebar di 52 lokasi perkantoran dan 100 lokasi nonperkantoran lainnya. 

BRIN, kata Laksana, juga harus mendukung operasi tiga reaktor riset, armada kapal riset, armada pesawat penginderaan jauh, dan berbagai infrastruktur riset lainnya.

Bagi eks-Kepala LIPI itu, postur anggaran BRIN ini sangat kontras bila dibandingkan dengan K/L lain yang memiliki pagu serupa tetapi dengan beban jumlah ASN jauh lebih kecil, serta tugas dan fungsi yang tidak membutuhkan infrastruktur fisik secara masif. 

"Sebaliknya, sebagai lembaga riset, BRIN memiliki tugas dan fungsi yang sangat teknis dan harus menanggung berbagai infrastruktur riset yang membutuhkan biaya pemeliharaan dan operasional sangat besar," kata dia.

Selain itu, BRIN juga berkewajiban untuk memfasilitasi tidak hanya periset BRIN, tetapi juga seluruh periset di Indonesia. Laksana tidak secara khusus menyinggung turunnya anggaran riset dan inovasi tahun ini.