Khoirul Umam Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) mengungkapkan, masalah di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan berdampak pada soliditas Kolaisi Indonesia Bersatu (KIB).

Maka dari itu, dia menyarankan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) mewaspadai dampak negatif pergantian pucuk pimpinan PPP, dari Suharso Monoarfa kepada Mardiono.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan itu ada keterlibatan dari Pemerintah. Indikatornya, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) pengesahan Mardiono sebagai Plt Ketua Umum PPP terbit dalam waktu lima hari.

“Dengan demikian, polemik ‘Amplop Kiai’ bukan pemicu utama, tapi hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP. Situasi itu menjadi peringatan serius buat soliditas KIB. Prediksi KIB akan layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi. Bahkan, sejumlah informasi spekulatif mengabarkan operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain belakangan ini kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto,” ujarnya kepada wartawan, Senin (12/9/2022).

Umam bilang, Suharso Monoarfa dan Mardiono sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres.

Dia menduga, ada kekuatan politik yang kurang nyaman dengan keputusan politik Suharso Monoarfa memilih bergabung dengan KIB.

“Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya,” imbuhnya.

Walau Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, Umam menilai tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik PPP dalam KIB.

“Kepemimpinan baru PPP diprediksi akan menempuh jalan yang bisa jadi berbeda. Karena itu, meski Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, kalau mencermati dinamika politik pascapemberhentian Suharso, kemungkinan besar akan ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP,” timpalnya.

Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu menegaskan, pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan mempengaruhi eksistensi partai berlambang Ka’bah ke depan.

“Problemnya, kalau pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik Islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Jadi, dibutuhkan kerja keras, karena kalau PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR, maka Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai di Senayan,” pungkasnya.

Sementara itu, Dedi Kurnia Syah Pengamat Politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) mengatakan, akan sulit untuk menerka arah politik Plt.Ketua Umum DPP PPP Mardiono dalam membangun koalisi.

Karena, sebagai ketua baru, pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasinya.

“Belum tentu juga bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa kemudian Suharso itu dilengserkan. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan personal, salah satunya tidak melibatkan kader,” ucapnya.

Baik Suharso mau pun Mardiono, lanjut Dedi, sama-sama berada di lingkaran elite kekuasaan yang tidak dekat dengan massa akar rumput. Tapi, sebagai Plt. Ketum baru pasti menjadi harapan kader PPP supaya aspirasinya lebih didengar.

“Kalau kemudian itu terjadi, maka Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP, dan keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso,” sebut Dedi.

Sosok Suharso Monoarfa sendiri dikenal dekat dengan petinggi parpol KIB lain seperti Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN.

“Tapi kalau dilihat kapasitas Mardiono dan Suharso, artinya PAN dengan Golkar mungkin sudah lebih nyaman dengan Suharso dibanding dengan kepemimpinan yang baru ini,” kata Dedi.

Dengan Plt. Ketum yang baru, ditambah suara kader atau akar rumput, Dedi melihat ada kemungkinan PPP keluar dan mencari koalisi baru.

“Mungkin PPP bisa saja keluar dari KIB dan menggalang koalisi yang baru, ditambah KIB tidak memiliki tokoh berpengaruh dan menjadi simbol untuk merekatkan mereka bertiga,” tegas Dedi.

Sebelumnya, Mardiono menyampaikan komitmennya untuk tetap berada di KIB.

“Saya ada di situ, sudah tentu apa yang menjadi pergantian kepemimpinan di PPP ini tentu tidak akan mempengaruhi KIB itu,” ucap Mardiono.(rid/ipg)