RILISID, Jakarta — Kegaduhan yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta diprediksi akan berdampak buruk pada suara Partai Ka'bah di Pemilu 2024.

Hal ini imbas dari keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) DPP PPP Muhamad Mardiono yang mencopot tujuh (7) ulama dan habaib dari jajaran Majelis Syariah DPW PPP DKI Jakarta. Termasuk pendongkelan anak almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana dari posisi Ketua DPW PPP DKI Jakarta.

Diketahui, selama ini para ulama dan habaib tersebut dikenal berhubungan baik dengan politisi kawakan PPP almarhum Haji Lulung. Ini dibuktikan dengan dua kali Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, Haji Lulung berhasil membawa PPP mendapatkan jatah kursi pimpinan DPRD DKI.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, bukan tidak mungkin sisa satu (1) kursi PPP saat ini akan lenyap di 2024 mendatang. 

Diketahui, PPP DKI hanya berhasil memdapatkan satu kursi pada Pileg 2019 lalu. Partai Ka'bah hanya mengirimkan satu wakilnya dari Dapil 6 Jakarta atas nama Matnoor Tindoan.

“Kalau dilihat konstruksi itu, kelihatannya iya (suara PPP hilang) karena Haji Lulung sudah nggak ada, lalu digantikan oleh Tirta dan dia juga dipecat dari Ketua DPW PPP. Kelihatannya akan berdampak besar terhadap PPP DKI, jangan-jangan PPP bisa tidak dapat kursi,” kata Ujang pada Minggu (12/2/2023).

Menurutnya, ribut-ribut soal pencopotan ulama cukup berbahaya bagi nasib PPP dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Apalagi PPP merupakan salah satu partai Islam yang besar dan terlama eksis di Tanah Air.

“Partai Islam terlama itu mestinya harus menjaga persatuan dan kesatuan, serta konsolidasi agar bisa lolos ke DPRD dan Senayan, sehingga kursinya bisa terjaga, bahkan mungkin bisa bertambah,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Ujang menyebut, konflik yang berkepanjangan akan memicu hilangnya kepercayaan masyarakat kepada PPP. Meskipun, menurutnya, persoalan ini tidak dapat dihindari karena adanya perbedaan sikap politik antara DPW PPP DKI Jakarta dan DPP PPP soal figur Capres 2024 mendatang.

“Ini soal Pilpres dan soal beda dukungan di internal PPP yang membuat PPP terjadi titik perpecahan antara sesama kadernya. Itu sangat merugikan PPP dalam menghadapi Pemilu 2024,” ucapnya. 

“Tidak ada kemenangan yang dihasilkan dari perpecahan, tapi kemenangan dihasilkan dari pesatuan dan kesatuan,” imbuh Ujang.

Ujang mengatakan, PPP DKI Jakarta mulai mengalami perpecahan sejak pemecatan Tirta Lunggana dari Ketua menjadi Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta. Padahal, kata dia, dibanding mencopot posisi Tirta, PPP mestinya fokus melakukan konsolidasi internal untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

“Tetapi yang terjadi banyak mengalami konflik internal soal dukungan pencapresan itu karena DPP menginginkan ke Ganjar Pranowo sedangkan arus bawah terutama pengurus daerah mendukung Anies Baswedan,” jelas Ujang.

Jika polemik ini terus berlanjut, lanjutnya, bukan tidak mingkin PPP juga terancam tidak lolos di Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Apalagi batas ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT) Pemilu 2024 nanti sebesar empat (4) persen, sebagaimana UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Pemilu.

“PPP harusnya menjaga stabilitas internal agar kondusif, dan satu arah dan satu kebijakan, dan bisa dibicarakan antarkader soal dukungan itu. Tapi kayaknya soal dukungan Pilpres itu menghadirkan titik-titik perpecahan di internal PPP, ada yang ke Ganjar dan ada yang ke Anies,” ungkapnya. (*)