MerahPutih.com - Pemerintah menetapkan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Saat ini, pembangunan fisik ibu kota baru sudah dimulai.

Pemerintah DKI Jakarta berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pemanfaatan aset negara yang ada di DKI setelah pindah dari Jakarta ke Penajam Paser Kalimantan Timur.

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengatakan bahwa perlu membahas tentang pentingnya sinergi rencana tata ruang setelah pemindahan dengan pemerintah pusat.

Baca Juga:

Pemerintah Berikan Berbagai Kemudahan Swasta Bangun IKN

"Penting dilakukan sinergi dengan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan RI) agar kami bisa mengakomodir (kantor pemerintah pusat) setelah ibu kota pindah," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Menurut dia, dalam hal ini Kemenkeu berperan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang akan memutuskan strategi pemanfaatan kantor pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai kantor pusat.

"Keputusan pemanfaatannya akan seperti apa merupakan kewenangan Kemenkeu. Kita mengharapkan pertumbuhan pembangunan di IKN Nusantara terus berjalan, sementara keberlanjutan perencanaan pembangunan di DKI Jakarta juga berjalan dengan baik," jelasnya.

Eks Wali Kota Jakarta Utara menjelaskan, dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya juga akan bersinergi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk membahas rencana tata ruang.

Baca Juga:

DPR Dorong Pemerintah Perhatikan Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN

Sementara itu, Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu RI Rionald Silaban mengatakan, pihaknya meminta dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan valuasi serta optimalisasi aset yang ada di Jakarta sehingga dapat memiliki nilai tertinggi.

"Maka dari itu di dalam pembicaran kami dengan Pj Gubernur, kami minta dukungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria highest dan the best use. Karena Kemenkeu sebagai pengelola BMN, sedangkan kementerian/lembaga itu adalah pengguna, kami sedang siapkan suatu grand design terkait pemanfaatan BMN itu sendiri " ungkap Dirjen Rionald. (Asp)

Baca Juga:

Gerindra Klaim Bakal Lanjutkan IKN Jika Prabowo Terpilih Jadi Presiden