Sentimen
Positif (100%)
12 Feb 2023 : 10.17
Informasi Tambahan

Event: Pilkada Serentak, Pilkada 2017

Kasus: korupsi

Roundup: Prahara Utang Rp50 M Anies Baswedan, Soal Tradisi Kampanye dan ‘Jengahnya’ Sandiaga Uno

12 Feb 2023 : 10.17 Views 1

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

Roundup: Prahara Utang Rp50 M Anies Baswedan, Soal Tradisi Kampanye dan ‘Jengahnya’ Sandiaga Uno

PIKIRAN RAKYAT – Polemik yang ditimbulkan dari beredarnya bukti Anies Baswedan berutang kepada Sandiaga Uno masih panas. Utang senilai Rp50 miliar itu digoreng sedemikian rupa dalam diskursus publik, terutama setelah diunggah di media sosial Twitter.

Sebelumnya, pada Jumat, 10 Februari 2023, foto surat itu pertama kali diupload di Twitter oleh akun @B*sPu*wa. Gambar secarik kertas itu berisi tulisan 'SURAT PERNYATAAN, PENGAKUAN HUTANG III'.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno selaku objek pemberitaan terkait akhirnya muncul dan buka suara. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengklarifikasi bahwa ini hanya perihal tradisi kampanye, sedang Sandi menunjukkan rasa ‘jengah’ saat dimintai keterangan oleh wartawan.

Anies Baswedan: Dukungan Kampanye, Uangnya Bukan dari Pak Sandi

Anis Baswedan menegaskan bahwa uang tersebut bukan ia pinjam dari Sandiaga Uno. Dia juga menepis kabar bahwa uang itu merupakan utang jika ia berhasil memenangkan Pilkada 2017.

Baca Juga: Banggakan JIS, Anies Baswedan: Mahakarya yang Mudah-mudahan Punya Dampak Positif

Alih-alih demikian, uang tersebut, kata Anies merupakan sumbangan untuk mendukungnya. Namun, terkadang ada sejumlah sumbangan yang langsung diberikan pada relawan dan tim pemenangannya tanpa melalui Anies alias sumbangan tersebut sama sekali tidak ia ketahui.

"Nah kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai utang. Jadi, dukungan yang minta dicatat sebagai utang," ujarnya, Jumat, 10 Februari 2023.

"Lalu kami sampaikan, ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan, 'Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam Pilkada, maka itu menjadi utang yang harus dikembalikan'," tutur Anies lagi.

Adapun dana Rp50 miliar tersebut bukan uang Sandiaga Uno yang saat itu menjadi wakilnya. Peran Sandiaga Uno hanya sebagai pihak penjamin perjanjian dukungan berbentuk pinjaman tersebut.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tak akan Beri Toleransi ke Pelaku Korupsi

"Jadi itu kan dukungan, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi, itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, ada suratnya, surat pernyataan utang, saya yang tanda tangan," ujar Anies.

"Di dalam surat itu disampaikan 'Apabila Pilkada kalah, maka saya dan Pak sandiaga Uno berjanji mengembalikan' yang tanda tangan saya. 'Apabila Kami menang Pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan utang dan tidak perlu (dikembalikan)', selesailah," tuturnya.

Begitu Pilkada selesai dan pasangan Anies-Sandi menang, maka selesailah masalah dukungan berbentuk pinjaman tersebut. Uang tak jadi utang sebab perjanjian berkata demikian.

Sandiaga Uno: Saya Tak Ingin Memperpanjang, Berpotensi Memecah Belah

Terkait surat perjanjian utang eks Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap Menparekraf Sandiaga Uno yang beredar di media sosial, Sandi menunjukkan rasa ‘jengah’ dan menegaskan tak ingin memperpanjang hal ini.

Baca Juga: Thomas Doll: Shin Tae-yong Tidak Menghormati Orang Lain

"Jadi sekali lagi saya sampaikan, bahwa saya sudah memutuskan tidak ingin memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini diberitakan," kata dia, di Poltekpar Makassar, Sabtu, 11 Februari 2023.

"Karena tentunya (ha lini) berpotensi memecah belah kita. Sementara kontestasi demokrasi (Pemilu 2024) ini harus kita sambut dengan penuh suka cita," ujarnya lagi.

Sandiaga Uno lantas mengajak semua pihak untuk memprioritaskan kerukunan jelang tahun politik 2024. Ia juga menekankan supaya gagasan pembangunan ke depan lebih banyak dibicarakan daripada masalah semacam ini.

"Pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus kita utamakan dan harapan saya ya para pihak juga menyambut kontestasi demokrasi ini penuh dengan diskursus tentang gagasan, tentang bagaimana percepatan," ucapnya.

"Misalnya tadi saya cerita bagaimana pembangunan yang sudah di rel tepat ini bisa kita percepat dengan kebijakan-kebijakan yang akurat, berkaitan dengan sasaran pembangunan itu sendiri, sehingga akhirnya kita nggak menatap lagi masa lalu, kita menatap masa depan," ujar Sandi. ***

Sentimen: positif (100%)