PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai ada muatan politik dalam kemunculan surat utang bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan.

"Tersebarnya surat perjanjian utang Anies Baswedan saat Pilkada DKI 2017 tentu sangat politis. Surat perjanjian itu sengaja dibocorkan dengan tujuan untuk mempermalukan Anies. Lebih jauh lagi agar masyarakat tidak mempercayai Anies," ungkapnya dalam keterangan tertulis (11/2).

Baca juga: Anies tegaskan Rp50 Miliar yang Dianggap Utang bukan Uang Sandiaga

Jamiluddin menambahkan indikasi itu dapat dilihat dari waktu kemunculan surat perjanjian utang tersebut yang diduga sengaja dibocorkan setelah deklarasi bacapres Anies Baswedan. Menurutnya klausul dalam tersebut menyebut tentang pengembalian ketika kalah dalam kontestasi.

"Padahal, dalam perjanjian itu jelas dinyatakan utang akan dikembalikan bila Anies kalah dalam Pilkada 2017. Kewajiban itu gugur dengan sendirinya bila Anies menang. Nyatanya Anies bersama Sandiaga Uno menang dalam Pilkada 2017. Dengan begitu, perjanjian utang tersebut otomatis tidak berlaku," sambungnya.

Jamiluddin menambahkan pihak pembocor surat perjanjian itu sebetulnya mengetahui Anies tidak memiliki utang terkait Pilkada 2017. Namun, untuk menghancurkan reputasi Anies, isu itu tetap diluncurkan ke publik.

"Jadi, terlihat ada sinergisitas kompetitor Anies untuk memanfaatkan isu utang tersebut. Anies harus dilumpuhkan dengan cara apa pun, termasuk dengan kemasan isu utang," pungkasnya. (OL-17)