Lombok Tengah: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perlu dilakukan verifikasi mendalam ihwal laporan masih ditemukannya gangguan dalam kebebasan beragama di tanah air. Hal itu ditemukan Setara Institute dalam laporan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia pada 2022.
 
"Masalah laporan soal kebebasan beragama, saya kira laporan itu harus diverifikasi dulu, apa betul (seperti itu),” ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Februari 2023.
 
Wapres menjelaskan masalah pembangunan tempat ibadah telah ada aturannya yang disepakati oleh majelis-majelis agama dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sehingga ia menilai tidak tepat apabila ada penolakan pembangunan rumah ibadah sepanjang telah memenuhi aturan.

-?

- - - -
“Karena kalau sudah memenuhi syaratnya harus diizinkan, harus dibolehkan agama apa saja, sama saja,” tegasnya.
 
 
Namun, tutur Wapres, apabila syarat-syaratnya belum terpenuhi, pembangunan rumah ibadah tersebut sesuai aturan dapat ditangguhkan hingga seluruh syaratnya terpenuhi.  Sehingga, ia menegaskan bahwa misalnya ada daerah yang melarang pendirian tempat ibadah yang syarat-syaratnya terpenuhi, maka daerah tersebut telah menyalahi aturan.
 
“Tapi kalau dia (pemohon) belum memenuhi syarat, (kemudian) dia memaksa, itu berarti yang memaksa yang tidak benar, itu berarti harus diverifikasi,” ungkap dia.
 
Sebelumnya, Setara Institute merilis laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) pada 2022. Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan pelanggaran KBB terbanyak.
 
Secara keseluruhan, Setara Institute mencatat ada 175 peristiwa dengan 333 tindakan pelanggaran KBB di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan temuan pada tahun lalu, yakni 171 peristiwa dengan 318 tindakan.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
 

(END)