Jakarta: Polemik sistem pemilihan legislatif (pileg) masih bergulir dan sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun, kedua sistem ini dinilai sama-sama belum bisa menghilangkan terjadinya praktik money politic. 
 
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi tak sepakat dengan pernyataan Perludem yang menyebut proporsional tertutup berpotensi terjadi jual beli nomor urut di internal partai. 
 
"Tentu saja ini pemikiran yang miskin literasi, karena proporsional terbuka pun (coblos caleg) berpotensi jual beli nomor urut oleh oknum di partai," kata Teddy di Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023. 

-?

- - - -
Menurut Teddy, metode pemilu legislatif mau menggunakan sistem coblos partai atau coblos caleg adalah pembahasan mengenai legal. Dalam UU dasar 45 Pasal 22 E ayat 3 menyatakan bahwa peserta pemilu legislatif adalah partai politik. 
 
"Artinya mau coblos partai atau coblos caleg sah-sah saja," ujarnya. 
 
Pasalnya, kata Teddy caleg itu wajib menjadi anggota partai politik. Sehingga keberadaannya mewakili partai politik dalam surat suara. Jadi yang dibahas itu mana yang lebih baik digunakan, bukan soal money politik. 
 
"Saat ini tinggal menunggu putusan MK, jika dikabulkan pemilu legislatif menggunakan metode coblos partai maka wajib dipatuhi, jika tidak dikabulkan, maka gunakan metode saat ini, yaitu coblos caleg," tutupnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(WHS)