Ponorogo (beritajatim.com) – Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko menegaskan, pihaknya tidak menganggarkan pengadaan mobil dinas listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Dia menyatakan akan memprioritaskan anggaran untuk infrastruktur lantaran merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

“Karena situasi yang belum memungkinkan, belum kita anggarkan di tahun depan untuk mobil listrik,” kata Sugiri, ditulis Sabtu (3/12/2022).

Sugiri mengaku khawatir jika Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) dipaksakan untuk diadakan malah membebani keuangan daerah. Sebab, jika menurut perhitungan, satu unit KBL dijual dengan lebih dari Rp300 juta.

Sementara, kebutuhan mobil dinas tidak hanya satu unit melainkan sejumlah unsur pimpinan di lingkup Pemkab Ponorogo. Sehingga jika dikalikan, maka jumlahnya menjadi sangat besar.

“Kita minta waktu, karena harganya mahal. Kendala anggaran juga tidak memungkinkan,” katanya.

Pun jika dianggarkan, juga tidak cukup untuk pengadaan saja. Pihaknya juga harus menggelontorkan dana lagi untuk biaya perawatan.

Akibatnya, kata Sugiri, anggaran untuk perawatan mobil dinas bisa dobel. Sebab, selain untuk KBL, biaya perawatan juga untuk mobil dinas (mobdin) Toyota Fortuner yang kini tetap dia gunakan.

“Memakai mobdin yang ada dulu, dimanfaatkan yang ada dulu lah. Kalau mobdin dobel malah tidak karu-karuan nanti,” katanya.

Terkait mobdin itu, Sugiri menilainya sebagai merupakan kebutuhan tersier. Sehingga belum mendesak untuk pengadaan.

Dia juga mengaku masih bisa menggunakan mobdin yang ada sekarang ini. Dengan begitu, APBD 2023 dapat diprioritaskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

“Melanjutkan PEN yang sudah dikerjakan tahun ini, kebutuhan infrastruktur ini harus diselesaikan lebih dulu, karena ini memang kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. [end/beq]