JawaPos.com-Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Rionald Silaban menyatakan bahwa nilai aset Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta mencapai mencapai ribuan triliun rupiah.

“Jadi tadi kami paparkan, aset pemerintah pusat di jakarta ada sekitar 1400 triliun. Itu nilai yang kami lakukan beberapa tahun lalu. Nanti pada masanya dilakukan penilaian lagi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/2).

Dengan nilai valuasi aset yang sangat besar itulah, kata Rionald, pemerintah pusat perlu membicarakan masalah pemanfaatan aset yang bentuknya kebanyakan adalah kantor vertikal yang tak dapat ikut dipindah saat Ibu Kota Negara (IKN) juga pindah.

“Dari Rp 1.400 triliun itu diperkirakan ada Rp 300-400 triliun yang bisa dimanfaatkan karena untuk aset pemeritah pusat yang sifatnya kantor vertikal kan gak akan dipindah,” jelasnya.

Terkait dengan pemanfaatan aset negara itu sendiri, ia mengatakan bahwa peran Pemprov DKI Jakarta cukup signifikan. Pasalnya, dibutuhkan tata ruang yang akan juga dirancang oleh Pemprov.  “Pemanfaatan itu strategi juga sangat bergantung dari tata ruang yang dibolehkan Pemda DKI,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membicarakan hal tersebut.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamu Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Rionald Silaban di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, keduanya membahas mengenai aset pemerintah pusat di Jakarta untuk menyiapkan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Dari sisi Pemprov DKI Jakarta, Heru mengatakan bahwa pihaknya perlu sinergi dengan pemerintah pusat terkait dengan tata ruang saat nanti IKN pindah. Dengan begitu, ia dapat melakukan langkah yang pasti pasca-IKN pindah.

“Saya perlu dapat narasumber yang terpcercaya dari pemerintah pusat apa sih yang harus kami akomodir terkait dengan pasca-perpindahan itu dikaitkan dengan rencana tata ruang,” ujar Heru kepada wartawan, Jumat (10/2).

Sementara itu, Rianold mengatakan bahwa pihaknya juga mewakili pemerintah pusat telah berbicara mengenai pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta pasca-pindah IKN. Ia mengatakan bahwa cukup banyak aset yang ada di Ibu Kota. “Kami minta dukungan dengan pak gubernur sehingga aset itu nanti akan memenuhi kriteria highest dan the best use,” jelasnya.  (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Tazkia Royyan Hikmatiar