MerahPutih.com - Masyarakat beberapa hari ini dihebohkan kabar adanya utang Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno untuk keperluan logistik pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.

"Terungkapnya utang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu semakin membuktikan bahwa biaya politik di Indonesia masih cukup besar," kata pengamat politik Fernando Emas, Rabu (9/2).

Ia pun memandang, biaya politik yang cukup tinggi akan membuka peluang untuk melakukan tindakan korupsi semakin besar. Sebab berdasarkan besaran gaji kepala daerah seperti Gubernur DKI, tidak akan cukup untuk mengembalikan dana yang pernah dikeluarkan.

Baca Juga:

"Ini juga menjadi pertanyaan kemudian, dari mana biaya Anies Baswedan untuk kepentingan Pilpres 2024 yang pasti biayanya jauh lebih besar," ujarnya.

Dengan demikian, Fernando pun mempertanyakan, apakah Anies Baswedan akan membangun komitmen terhadap para pemodal ketika memenangkan pilpres nanti.

"Apakah Anies Baswedan ketika memenangkan pilpres segala kebijakannya akan berpihak terhadap pihak yang membantu pendanaan pada saat pilpres?" tanya Fernando.

Bahkan ia mengakui, sistem pilpres yang dilakukan secara langsung di Indonesia semakin membuat biaya politik pasangan capres dan cawapres semakin besar. Hal ini, ditegaskan dia, belum termasuk biaya mahar untuk mendapatkan dukungan partai politik.

"Belum lagi untuk biaya mahar untuk mendapatkan dukungan dari partai politik agar bisa memenuhi persyaratan sebesar 20 persen dari jumlah kursi di DPR RI," pungkas Fernando.

Baca Juga:

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membongkar utang piutang Anies Baswedan sebesar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno di YouTube Akbar Faizal. Uang puluhan miliar itu untuk logistik pertarungan Pilkada DKI 2017.

"Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," kata Erwin Aksa.

Menurut Erwin Aksa, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai Rp 50 miliar.

“Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu. Yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik. Nilainya berapa, ya, Rp 50 miliar barangkali. (Apakah sudah lunas?) Saya kira belum barangkali, ya," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga: