PRFMNEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dan prihatin melihat kondisi belanja iklan pada industri media pers konvensional di Indonesia yang tinggi persaingan dengan platform digital.

Kesedihan Presiden Jokowi soal kondisi belanja iklan yang sedang tidak baik-baik saja sehingga akan mempengaruhi keuangan dan keberlanjutan industri media konvensional dalam negeri disampaikannya saat sambutan di Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023.

Presiden Jokowi pada acara HPN 2023 yang digelar di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, Kamis 9 Februari 2023 mengungkapkan, saat ini sekitar 60 persen belanja iklan diambil oleh platform digital asing.

Baca Juga: SvD Doakan Persib Jadi Juara Liga 1 Musim ini

Jika ketimpangan kondisi belanja iklan yang kini makin dikuasai oleh platform asing ini tidak segera diatasi, maka bukan tidak mungkinan media konvensional akan menghadapi tantangan yang semakin berat.

“Saya mendengar banyak mengenai ini, bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih lho kita," ujar Jokowi, dikutip prfmnews.id dari ANTARA.

Itu artinya, lanjut Presiden, sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang.

Meski kini sebagian media konvensional sudah mengembangkan diri ke media digital, namun kuasa platform asing masih mendominasi.

Baca Juga: KAI Ungkap Kereta Panoramic dengan Jadwal dan Rute Baru di Februari 2023 Laris Manis Diburu Penumpang

“Dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ungkapnya.

Untuk itu Jokowi menegaskan bahwa bahwa pemerintah tidak tinggal diam untuk bantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, Menkominfo Johnny G Plate baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan peraturan presiden (perpres) tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan media pers.

Baca Juga: Warga Kota Bandung ini Gugat Disdukcapil ke PTUN Gara-gara Namanya Sudah Dinyatakan Meninggal Dunia

Selain itu, ada usulan lain soal rancangan perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Saran saya, dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa bahasan mengenai ini," tegasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara Dewan Pers dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin 6 Februari 2023, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan Jokowi menyetujui perpres tentang keberlanjutan media itu mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sesuai masukan Dewan Pers.

Ninik menyampaikan perpres tersebut menjadi produk hukum yang akan mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dengan platform global demi ekosistem pers berkeadilan.***