RILISID, Jakarta — Nahdlatul Ulama (NU) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menyatakan sikap tak akan terlibat dalam politik praktis.

Dia menegaskan NU tidak akan terlibat dukung-mendukung baik untuk partai politik maupun calon presiden (capres) di Pemilu 2024

Menurutnya, sebagai organisasi NU tak boleh diseret-seret untuk kepentingan politik praktis, ini sesuai pedoman berpolitik bagi warga NU yang tertuang dalam Khittah Nahdliyah Muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo atau hasil Muktamar ke-28 NU tahun 1989 di Krapyak Yogyakarta.

"Tak ada larangan warga NU berpolitik. Silakan berkampanye, asal jangan pakai (organisasi) NU. Tidak boleh memakai simbol identitas NU untuk politik praktis," katanya.

Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, sangat sulit bagi NU untuk memisahkan diri dari politik praktis di tengah gempuran iming-iming kekuasaan di pemerintah.

Ujang mengatakan, pernyataan Gus Yahya itu sangat baik disampaikan, tetapi ia sangsi melihat kondisi dan sejarah NU selama ini yang dalam praktiknya ikut terjun langsung ke politik. 

Ia pun menilai keterlibatan 'politik praktis' NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya itu tidak akan jauh berbeda saat dinakhodai pendahulunya, mantan Ketum PBNU, KH Said Aqil Siraj.

"Mestinya NU harus menjaga jarak dengan politik praktis, tapi itu tidak terjadi. Saat ini juga sama lah. Apa yang disampaikan Gus Yahya itu bagus, tetapi bayang-bayang politik praktis itu terus menghantui dan bahkan sudah terlihat NU tergoda," kata Ujang, Rabu (8/2/2023).

Ujang mengatakan keterlibatan politik NU di bawah kepemimpinan Gus Yahya mulai terlihat meski menurutnya dilakukan dengan samar-samar. 

Ia mencontohkan baru-baru ini NU mengundang ribuan massa dan sejumlah elite atau petinggi pemerintah untuk agenda jalan sehat menyambut satu abad NU.

Dalam resepsi puncak Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU pada Selasa (7/2), banyak tokoh politik yang ikut hadir seperti Presiden Joko Widodo serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir.

Erick Thohir ikut berbaris bersama ribuan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) NU di tengah lapangan. Selain menteri, Erick merupakan kader GP Ansor. Erick juga ditunjuk sebagai ketua steering comitte dalam gelaran satu abad NU ini.

Ia menilai upaya-upaya semacam itu merupakan gerakan politik praktis yang dilakukan secara halus, apalagi momen itu terjadi saat mendekati tahun-tahun politik 2024.

Ujang berharap, ke depan NU harus lebih bisa menjaga nilai-nilai moralitas organisasi mereka agar tidak terjebak dalam politik pragmatis.

"NU yang seharusnya menjaga nilai-nilai moralitas organisasi dan bangsanya, tapi kalau masih ikut politik praktis ya NU tenggelam dalam kekuasaan yang sifatnya sementara, yang pragmatis. Mestinya NU harus lebih luhur dari itu," katanya. (*)