RIAU24.COM - Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan teori bohir soal perjanjian dan pembiayaan politik saat ditanya soal isu perjanjian pilpres hingga perjanjian utang piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan.

Bohir politik menurut versinya yakni memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.

"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," sebutnya dikutip dari detik.com, Kamis, 9 Februari 2023.

"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," sebutnya.

"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," ujarnya.

Sayangnya sampai saat ini belum ada aturan untuk perjanjian dan perihal utang piutang dalam politik.

Alhasil, dia meminta perlu diatur agar kejelasan di permukaan politik nasional.

"Akhirnya kita melewati itu semua dan itu sebenarnya bagian dari ketidakjelasan masa depan politik kita, jika kita tidak atur dari sekarang ya selamanya permainan di belakang layar akan mendominasi dibandingkan permainan di depan layar," tutupnya.