"Di surat perjanjian itu jelas bahwa semuanya sudah selesai saat Anies-Sandi menang Pilgub," kata Hendri dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/2/2023).

Hendri menambahkan perjanjian politik Anies-Sandi memang ada dan disepakati bersama dalam draf tertulis. Namun, dalam perjanjian tersebut tidak ada kesepakatan utang-piutang.

"Tapi pinjam meminjam. Nominalnya lebih dari Rp50 miliar dan itu bukan utang. Karena dalam perjanjian tertulis itu, Anies akan mengganti uang yang dipinjamkan Sandi jika mereka kalah dalam Pilgub DKI. Tapi kalau menang, sudah selesai,” tegasnya.

Dirinya menampik bila perjanjian itu selesai karena Sandiaga mengikhlaskannya. Namun hal itu selesai sendiri secara otomatis sebagaimana yang tertulis dan disepakati. "Jadi bukan utang lunas atau Sandi mengikhlaskan tapi memang sudah selesai," ujarnya.

Meski sempat menjadi isu publik dan menghangat dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies Baswedan, namun Hendri menyebut kesepakatan Anies-Sandi pada 2017 tersebut menjadi hal baru dalam konstestasi politik nasional. Hal itu disebabkan Anies menjadi tidak memiliki kewajiban mengganti ongkos politik saat menang dan menjadi gubernur.

"Biasanya, kalau menang, uang pinjaman diganti. Nah, ini Anies beda, diganti kalau kalah. Dan kan ternyata menang, jadi sudah selesai," jelas Hendri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa menuding Anies Baswedan memiliki utang kepada Sandiaga Uno sebesar Rp50 miliar. Menurut dia, utang tersebut untuk biaya kampanye dan belum dilunasi oleh Anies.