Kesepakatan itu disampaikan Golkar bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah kedua parpol melakukan pertemuan tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (7/2/2023).

Pada kesempatan itu, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menyampaikan salah satu materi pertemuan membicarakan pematangan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah periodesasi pemilu yang dinilai sudah berjalan baik.

"Kita harus mengikuti tradisi jadwal konsensus yang sudah kita sepakati bahwa pemilu itu lima tahun satu kali," kata Doli.

Apalagi, kata Doli,  saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah mulai berjalan. Hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 sudah ada di depan mata.

"Semua proses ini kita dukung dan kita terlibat di dalamnya untuk menyukseskan Pemilu 2024," ujar Ketua Komisi II DPR itu.

Di sisi lain, Doli mengungkap kedua partai politik juga bersepakat tentang kewajibannya untuk menjaga kondusivitas kebangsaan dan tetap harus dikedepankan. Hal ini penting agar masyarakat juga bisa terlibat aktif dalam kontestasi pemilihan umum.

"Agar semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam Pemilu," ucapanya.

Diketahui, Golkar merupakan salah satu parpol yang pernah mewacanakan perlunya Pemilu 2024 ditinjau ulang dengan dalih pandemi serta potensi resesi setelahnya.

Dengan kata lain, presiden saat ini diperpanjang masa jabatannya perpanjangan periode masa jabatan presiden.

(***)