PANITIA Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan perlindungan data yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Panja ini, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, dibentuk karena banyaknya aduan terkait kebocoran data yang masuk ke Komisi I. Ia pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya mereka dalam pengelolaan dan perlindungan data serta kesiapan mereka dalam program Satu Data Indonesia.

“Komisi I DPR RI dalam hal ini Panja Kebocoran Data berkunjung ke Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan masukan, termasuk juga mengetahui dari jarak dekat dari secara langsung bagaimana pengelolaan data yang ada di Pemprov Jawa Timur," jelasnya.

"Hal ini perlu kita lakukan untuk keperluan kita sedang dalam rangka Panja kebocoran data, banyak kebocoran data masuk ke aduan kebocoran data masuk ke Komisi I sehingga kita membentuk Panja,” ujar Kharis selaku Ketua Tim kunjungan kerja dalam keterangan pers, Senin (6/2).

Dalam kunjungan ini, Panja Kebocoran Data Komisi I mendengarkan masukan serta sejumlah upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, terutama terkait dengan perlindungan data. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya perlindungan data telah membentuk Tim Reaksi Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk di delapan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Satu Data Indonesia: Kunci Pertajam Strategi dan Fokus Pembangunan

“Jadi hari ini kita dapat masukan yang sangat bagus dari Jawa Timur karena ternyata mereka itu sudah siap secara penuh, juga sudah bisa terintegrasi, terinteroperabilitas dengan seluruh sistem yang berlaku di pusat dan ada keseragaman di Jawa Timur untuk seluruh aplikasi yang ada di provinsi Jawa Timur," jelasnya.

"Selanjutnya dari masukan-masukan ini kita akan bahas nanti dalam Komisi I, berkaitan dengan adanya Pusat Data Nasional dan seterusnya sebagai masukan yang konstruktif ke depan,” jelas politikus Fraksi PKS DPR RI ini.

Diketahui, dari paparan yang disampaikan Asisten Sekda Provinsi Jawa timur sekaligus mewakili Gubernur Jawa Timur, Benny Sampirwanto bahwa pihaknya menyatakan kesiapan terkait dengan program Satu Data Nasional yang direncanakan oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki data sesuai standar dan telah terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Karena itu, Abdul Kharis meyakini bahwa Provinsi Jawa Timur sudah siap untuk menyongsong adanya program Satu Data Indonesia.

“Hanya tadi kendala-kendalanya adalah masih banyaknya serangan-serangan siber terhadap database yang dimiliki Jawa Timur, ada 10 sampai 15 kali dalam satu bulan. Sebagian bisa diatasi dengan cepat, sebagian bisa diantisipasi, sebagian harus bekerjasama dengan ITS,” pungkas Legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Meskipun masih terdapat kendala seperti adanya serangan siber, Abdul Kharis mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Provinsi Jawa Timur dalam melindungi data.

“Upayanya kita apresiasi tapi faktanya masih ada serangan-serangan ya saya kira ini bagian dari upaya untuk memperbaiki security dari data yang ada di Jawa Timur," jujar Abdul Kharis.

"Bahkan dalam satu waktu Diskominfo dalam hal ini yang menjadi leading sector dari pengamanan data mereka, membuat semacam server bayangan kemudian meminta para hacker untuk nyerang. Sehingga, bisa diketahui lubang-lubangnya ada di mana, masukan-masukan dari mereka. Saya kira ini kami apresiasi,” tutupnya. (RO/OL-09)