FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendesak Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPSDM-PMDDTT) Kementerian Desa untuk mengevaluasi kinerja tenaga pendamping desa.

Hamka mempertanyakan fungsi pendamping desa yang dinilainya tidak efektif.

Ia memandang perlu adanya peningkatan peran agar tenaga pendamping desa bisa membantu kepala desa mendongkrak perekonomian desa.

"Pemerintah sangat perlu mengevaluasi peran pendamping desa. Saya kira ada baiknya ditingkatkan perannya," kata Hamka kepada fajar.co.id usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPSDM di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Politisi Partai Golkar asal Sulsel tersebut meminta agar BPSDM beserta Komisi V mengkaji kembali tugas pendamping desa.

Pasalnya pendamping desa yang jumlahnya mencapai 35 ribu orang yang tersebar di seluruh Indonesia itu menggunakan dana APBN sejumlah Rp 1,6 triliun.

"Tetapi kalau masih diperlukan, mari kita kaji tugasnya. Betul-betul BPSDM ini harus memikirkan dengan baik, dengan akal sehat, bukan masuk ke dalam akal politik. Harus profesional," jelasnya.

Hamka menegaskan pendamping desa yang jumlah tidak sedikit ini jangan sampai disusupi oleh partai politik manapun dan warna apapun.

"Tenaga pendamping ini tidak ada warna (partainya). Pendamping Desa tidak boleh mewakili warna apapun," tekannya.

Menurutnya saat ini hal krusial yang harus dikerjakan adalah memberikan pelatihan-pelatihan untuk petugas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

"Yang mendesak menurut saya, pelatihan petugas-petugas BUMDes, itu yang mendesak. Ini bom waktu kalau kita tidak tata dengan baik," pungkas Hamka. (Pram/fajar)