Suara.com - Penolakan terhadap Undang-Undang KUHP dan Omnibus Law - UU Cipta Kerja menjadi isu yang dibawa oleh partai Buruh. Menurut mereka, banyak pasal dalam dua undang-undang tersebut yang merugikan kaum buruh, termasuk buruh migran.

Dua isu tersebut juga menjadi tuntutan dalam aksi unjuk rasa peringatan Hari Migran Internasional atau Migrant Day di Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (19/12/2022). Selain massa partai Buruh, terdapat pula massa dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Partai Buruh, Kahar S. Cahyono turut menyinggung soal Pasal Penghinaan Presiden KUHP yang baru disahkan oleh DPR dan pemerintah.

"Misalnya adalah soal pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan lembaga pemerintahan. Karena kritik bisa jadi kalau Presidennya tipis kuping, itu dianggap sebagai penghinaan," kata Kahar di lokasi.

Baca Juga: KOMPLIT! Begini Tanggapan Hotman Paris soal Kasus Jari Bayi Tergunting Perawat

Selain itu, Partai Buruh turut menyoroti soal poin penyampaian kebebasan berpendapat dalam aksi unjuk rasa. Menurut Kahar, aturan aksi unjuk rasa sebagaimana tertuang dalam UU KUHP telah 'mengangkangi" kebebasan berpendapat warga negara.

"Juga termasuk untuk rasa yg hanya soal tanpa pemberitahuan itu bisa dipidana walaupun ada klausa ada kerusuhan tapi paing tidak itu mengangkangi kebebasan warga negara untuk menyamaikan kebebasannya," jelasnya.

Desak Kemenaker Urus Tata Kelola ABK

Dalam kesempatan ini, Partai Buruh juga mendesak Kemenaker mengambil alih soal perekrutan dan penempatan para anak buah kapal (ABK). Sebab, selama ini izin soal penempatan dan perekrutan ABK masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022.

"Kami mendesak, menuntut kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk mengambil alih tata kelola perekrutan dan penempatan anak buah kapal," kata dia.

Baca Juga: Said Iqbal Protes Polisi Politisasi Azan buat Bubarkan Massa Buruh di DPR

Partai Buruh juga menyoroti soal Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang berada di Kementerian Perhubungan. Menurut Kahar, persoalan itu masih tumpang tindih.

Kahar menyebut, Kementerian Perhubungan dan Kemenaker saling lempar tanggung jawab mengenai masalah ketenagakerjaan ABK.

"Mereka seringkali lempar ke sini. Tapi Kemenaker juga seringkali juga lempar bola karena izin diterbitkan oleh Kemenhub. Karena mereka yang mengizinkan, mestinya mereka yang memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dan itu banyak cerita ABK yang kemudian meninggal dunia dan kemudian dilarung, tidak dikembalikan ke keluarganya, tidak diberikan upah juga seringkali terjadi," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwapihaknya mendesak Kemenhub untuk melakukan audit terbuka kepada manning agency yang memiliki SIUPPAK. Hal itu gun memastikan jumlah ABK Migran yang telah kirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK.

Partai Buruh juga meminta adanya kepastian terkait kondisi ABK Migran yang sudah dikirimkan untuk bekerja di kapal ikan asing oleh manning agency yang memiliki SIUPPAK. Selain itu, harus ada kepastian adanya perlindungan maksimal kepada AKP migran yang dikirim oleh manning agency untuk bekerja di kapal ikan asing.

"Kami juga mendesak Kemenhub mencabut SIUPPAK manning agency yang bermasalah," ujar Said Iqbal dalam siaran persnya.