Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (Pakem FH UMI) Makassar, Fahri Bachmid, menilai pimpinan Mahkamah Agung (MA) harus memegang teguh prinsip integritas. Pimpinan MA tidak boleh bertindak koruptif, apalagi menutup mata terkait praktik tersebut.

"Idealnya, Wakil Ketua MA RI yang akan dipilih nantinya adalah benar-benar merupakan seorang pemimpin yang memiliki integritas serta ketegasan sikap," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Selasa (7/2).

Hal tersebut disampaikan Fahri terkait dengan pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang digelar pada hari Selasa (7/2) guna mengisi kekosongan kursi jabatan Andi Samsan Nganro yang memasuki purnabakti.

Fahri menerangkan Wakil Ketua MA juga harus memiliki sense of crisis atau pemahaman yang mendalam atas situasi yang terjadi saat ini, baik di internal maupun dalam penegakan hukum di Indonesia.

Menurut dia, pada dasarnya kepemimpinan MA harus terdiri atas para figur yang merupakan negarawan serta menguasai aspek hukum.

Mantan sekretaris MA Nierhadi diperiksa untuk pertama kalinya di KPK. Nurhadi diperiksa bersama menantunya dalam kasus suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung sebesar Rp 46 miliar.