Perlu perencanaan yang jelas agar masyarakat beralih ke transportasi massal

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan Pemkot Depok harus membuat perencanaan yang matang sebelum benar-benar menghadirkan bus Buy the Service (BTS). Rencana yang jelas dibutuhkan agar hasil tidak maksimal dari beberapa kota yang telah menerapkan layanan ini tidak terjadi di Depok.

"Kelemahan selama ini ada di push and pull strategy. Pull-nya itu menyediakan public transport, kalau pemda nggak bisa menyediakan, maka dibantu oleh pusat dulu. Tetapi pemda harus beri push, selama ini dari 10 kota, push pemda itu sangat minim sekali, akhirnya sudah diberikan bis load factor-nya (tingkat isian) kecil," jelas Djoko Setijowarno, Selasa (7/2/2023).

Menurutnya, strategi push (dorong) dan pull (tarik) perlu diterapkan dalam rangka mengoptimalkan upaya mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kebijakan push strategy dilakukan oleh pemerintah daerah dan pull strategy dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Push itu seperti di Jakarta dulu ada kebijakan three in one, sekarang ganjil genap itu disiapkan. Pengalaman kami melakukan itu di sepuluh kota, banyak kota load faktor di bawah 50 persen, kan percuma. Paling gampang pegawai negerinya disuruh naik. Jadi buat kebijakan seperti ganjil genap atau bentuk apalah yang memaksa orang harus beralih," ujarnya.

Sepinya peminat transportasi umum seperti D'goal yang ada di Depok dinilainya bisa menandakan minimnya perencanaan. Sehingga jika ingin masyarakat beralih ke transportasi massal, serti bus skema buy the service, perlu perencanaan yang jelas.

Dia menjelaskan, beberapa kota yang menerapkan BTS tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini karena pemerintah kota tidak serius dalam perencanaannya.

"Karena pengalaman 10 kota dibantu, yah sekarang nggak serius pemdanya, rata-ratanya nggak serius. Ada yang sangat minta sekali (BTS) tapi nggak berani push strategy. Kalau di Solo dia buat contraflow jadi jalan searah untuk busnya dibuat dua arah, sehingga okupansinya tinggi," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan layanan bus dengan skema buy the service (BTS) yang merupakan program dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera hadir di Kota Depok. Ia mengaku telah mengusulkan program yang telah terealisasi di berbagai kota itu sejak tahun lalu.