PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan berbagai upaya, baik di hulu maupun di hilir, telah dilakukan untuk mengimplementasikan komitmen pemerintah dalam memerangi korupsi.

Di sisi hulu atau dari aspek pencegahan, pemerintah sudah membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Sebagai contoh ialah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Online Single Submission, dan sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu, Kepala Negara juga mendesak agar RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera diselesaikan diundangkan. "RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga harus segera dimulai pembahasannya," tegas mantan wali kota Surakarta itu.

Baca juga: Sunarto jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Terpilih

Adapun, di sisi hilir, Kepala Negara terus menyerukan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan tegas kepada para pelaku kejahatan korupsi.

"Saya ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu, dan tidak tebang pilih," ucapnya.

Jokowi pun mengapresiasi langkah-langkah tegas seluruh aparat atas proses hukum sejumlah kasus besar seperti Asabri dan Jiwasraya.

"Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya," sambungnya.

Pemerintah sendiri juga memiliki peran yang cukup penting dalam hal penindakan, yaitu melakukan pengejaran dan penyitaan aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. (OL-4)