Golkar dan PKS sepakat atas konsensus pemilu digelar lima tahun sekali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Partai Golkar di tengah bergulirnya kembali isu penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kedua partai juga menjadi bagian dari delapan fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilihan legislatif (Pileg) mendatang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa pihaknya bersama PKS bersepakat dalam konteks yang besar. Salah satunya adalah menjaga agar Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami sepakat dalam konteks besar kita akan ketemu, ketemunya dalam hal menjaga demokrasi. Salah satu bentuknya kita harus mengikuti tradisi jadwal konsensus yang sudah kita sepakati bahwa pemilu itu lima tahun satu kali," ujar Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

Tahapan Pemilu 2024 dipastikannya sedang berjalan menuju pencoblosan pada 14 Februari tahun depan. Meski berbeda posisi di pemerintahan, Partai Golkar dan PKS memiliki kesepahaman bahwa semua pihak harus menyukseskan kontestasi nasional mendatang.

"Kita menghargai kemandirian dan otoritas partai politik, bahwa selama lima tahun ini misalnya kita berbeda dalam posisi di pemerintahan itu tidak jadi persoalan buat kita. Karena pertemuan ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk NKRI," ujar ketua Komisi II DPR itu.

Indonesia sendiri telah memasuki era reformasi, di mana seluruh pemilu dilaksanakan secara rutin sesuai waktu yang telah diatur. Meski memiliki sikap berbeda terhadap pemerintahan, Partai Golkar dan PKS ingin menjaga kematangan demokrasi tersebut, yang pelaksanaan dan pertumbuhannya harus dijalankan dengan baik.

"Kita membicarakan bagaimana salah satu demokrasi adalah bagaimana penguatan partai politik, kita saling menghargai posisi politik masing-masing. Partai Golkar tentu terbuka berdialog dengan siapa aja, tidak melihat posisi politik di dalam perjalanan satu di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Doli.

Sekretaris Jenderal PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan. Poin penting yang disampaikannya adalah Pemilu 2024 diharapkan dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), juga jujur dan adil (Jurdil).

"Kita ingin suasana pemilu yang sudah terjadwal ini bisa berjalan dengan baik, itu yang kita harapkan. Terjadwal dengan baik, jurdil, dan bisa mendapatkan suasana harapan hasil pemilihan yang terbaik," ujar Aboe.

Kondusivitas jelang Pemilu 2024 menjadi harapan Partai Golkar dan PKS di tengah berbagai dinamika politik Indonesia saat ini. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir, timbul tenggelam pendapat-pendapat terkait mekanisme pelaksanaan kontestasi.

"Intinya satu kalimat, membuat suasana kondusif menghadapi Pemilu 2024. Itu saja sebenarnya inti dari dialog-dialog kita yang panjang, sambil menyelaraskan, menyesuaikan informasi perkembangan-perkembangan yang ada," ujar Aboe.