Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemkab Gunungkidul tahun ini menggelontorkan Rp30,7 miliar untuk merampungkan pembangunan gedung DPRD. Total pembangunan gedung wakil rakyat menelan biaya Rp33,2 miliar.

Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Gunungkidul, Nanang Irawanto mengatakan, pembangunan gedung DPRD dibangun tahun lalu dengan skema multiyears. Ditarget pada akhir November 2023 proses pembangunan sudah dapat diselesaikan.

Dia menjelaskan, total pembangunan menelan biaya sebesar Rp33,2 miliar. Adapun di 2022 dibayarkan sebesar Rp12 miliar. Rencananya kekurangan sebesar Rp21 miliar dibayarkan di tahun ini.

“Kami alokasikan sebesar Rp30,7 miliar yang sesuai dengan pagu awal pembangunan sekitar RP42 miliar. Tapi, nanti tidak semua dibayar karena hanya melunasi kekurangan sebesar Rp21 miliar,” katanya, Senin (6/2/2023).

BACA JUGA: Adkasi Gelar Aksi, Begini Respons Ketua DPRD Gunungkidul

Menurut Irawan, sisa anggaran sekitar Rp9 miliar nantinya akan dikembalikan ke kas daerah untuk dipergunakan kegiatan yang lain. “Sekarang masih proses pembangunan yang berlangsung selama 14 bulan,” katanya.

Nanang mengaku terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerjaan secara berkelanjutan. Adapun konstruksi sudah berdiri dan sekarang pada tahapan penyelesaian bangunan serta pemasangan mekanikal eletrik dan plumbing.

“Prosesnya bagus dan kami optimistis bisa selesai tepat waktu,” kata dia.

Sekretaris DPRD Gunungkidul, Herry Sukaswadi mengatakan, untuk pembangunan gedung DPRD diserahkan sepenuhnya ke DPUPRKP, selaku Organisasi Perangkat Daerah teknis yang menangani masalah infrastruktur. Selama proses pembangunan, untuk sementara para wakil rakyat berkantor di Bangsal Sewokoprojo.

Dia memastikan kegiatan dewan tidak akan terganggu karena semua bisa dilakukan di kantor sementara. “Sejak Maret kami sudah pindah dan berada di Bangsal Sewokoprojo selama pembangunan berlangsung,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno mengakatan akan melakukan pengawasan secara ketat. Ia menilai dana pembangunan terlalu miring karena dari pagu sekitar Rp42 miliar, setelah lelang yang terealisasi hanya Rp33,2 miliar.

“Turuunnya hampir 20% dari pagu, atau ada efisiensi sekitar Rp9 miliar,” katanya.

Menurut dia, nominal efisensi yang ada sangatlah besar sehingga menimbulkan kekhawatiran proyek tidak akan berjalan lancar. Ia memastikan dewan akan mengawasi proses pengerjaan pembangunan gedung DPRD. Didalam pelaksanaannya, jangan sampai ada kesalahan karena gedung tersebut akan dipergunakan untuk berkantor para wakil rakyat.

Guna memaksimalkan pengawasan, Suharno akan berkoordinasi dengan Komisi C yang membidangi masalah infrastruktur. “Akan kami serahkan ke Komisi C karena mereka paham terkait dengan konstruksi. Mulai dari spesifikasinya hingga kualitas dari bangunan yang dibangun,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News