Hal ini disampaikan oleh Ahmad Mabruri selaku Juru Bicara (Jubir) PKS. Ahmad mengatakan itu semua masalah internal Gerindra dan pihaknya tak ingin ikut campur.

"Ini masalah internal Gerindra tampaknya. PKS engga ikut-ikutan," kata singkat saat dihubungi, Senin (6/2/2023) dikutip sindonews.com.

Sebelumnya, Sandiaga Uno selaku Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengungkap bakal calon presiden (capres) 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan saat berbincang dengan Akbar Faisal yang diunggah di kanal YouTube.

Sandi menuturkan, perjanjian politik tersebut dibuat oleh Fadli Zon saat pencalonan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Sandiaga merincikan dokumen perjanjian itu bersifat tertulis yang dirumuskan langsung oleh Fadli Zon. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isinya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan ikut menyusun perjanjian tersebut.

"Kalau (perjanjian) itu ada, ada. Kebetulan saya men-draft, saya menulis," ujar Fadli saat ditemui usai acara HUT ke-15 Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2023).

Fadli menuturkan pada saat itu ada tujuh poin yang disepakati Anies dan Prabowo bersama dengan Sandiaga Uno. Namun, ia enggan memerinci apa saja poin dalam kesepakatan.

"Ada tujuh poin. Kalau itu urusannya, urusan pilkada," katanya.

Namun, Fadli mengaku tak mengetahui saat ditanya apakah perjanjian tersebut berkaitan dengan isu Sandiaga yang sempat meminjami uang kepada Anies Rp50 miliar untuk pemenangan Pilkada 2017.

"Nggak ada, ya itu lain, tanya Pak Sandi deh," ucapnya.

"Ya kan ada beberapa yang saya tahu pada waktu awal itu saya yang men-draft perjanjian untuk Pilkada DKI. Kan ada seperti kata Pak Sandiaga tadi, tanya aja Pak Sandiaga, ada beberapa hal lain termasuk terkait dengan keuangan saya tidak tahu," tandasnya.

(***)