Abadikini.com, JAKARTA – Penegakan hukum menjadi sektor pembangunan yang paling lemah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Pembangunan yang paling lemah masa pemerintahan Jokowi adalah sektor hukum. Keadilan dan kepastian hukum seperti makin menjauh. Padahal ini adalah masalah paling fundamental bagi sebuah negara,” kata pakar hukum tatanegara, Yusril Ihza Mahendra dikutip dari akun Twitternya, Senin (6/2/2023).

Keadilan seharusnya menjadi hal yang paling diutamakan pemerintah dalam mengurus negara. Sebab bila tidak, maka hukum rimba akan terjadi, yang lemah akan makin tersingkir, sedangkan yang kuat akan menang.

“Ketidakadilan adalah masalah pertanahan. Ketika yang kuat selalu menang dan yang lemah (rakyat kecil) selalu kalah, maka kekecewaan akan semakin menjadi-jadi,” tegasnya.

Ia lantas menyinggung soal keadilan di sektor industri. Keseimbangan dan keadilan bagi pengusaha dan buruh mutlak ditegakkan dalam konsep dan aturan. Bila tidak, maka ancaman protes akan terjadi di mana-mana.

“Ketika pemilik modal dan pengusahan selalu diuntungkan, dan hak-hak buruh makin diabaikan, maka demo dan protes akan terjadi di mana-mana,” kata ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu.