Jokowi ingin Indonesia tak seperti kasus di India soal jasa keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap berbagai produk jasa keuangan dari asuransi, pinjaman online, investasi, hingga agen penyedia travel umroh. OJK, menurut Jokowi, harus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

"Mengenai perlindungan, saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh, betul-betul pengawasannya harus detail," kata Jokowi, saat menghadiri pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2/2023).

Jokowi mengatakan, dalam kondisi saat ini, pemerintah dan seluruh pihak lainnya tak cukup jika hanya bekerja secara makro. Pekerjaan yang dilakukan pun harus dilakukan secara detail hingga tingkat mikro.

Ia pun kemudian mencontohkan peristiwa besar yang menghebohkan India pada pekan lalu. Yakni krisis yang dialami Grup Adani dan dikhawatirkan akan menyebar ke pasar keuangan India.

"Hati-hati ada peristiwa besar minggu kemarin Adani di India. Makro negara bagus, mikro ada masalah. Mikro hanya satu perusahaan, Adani. Kehilangan 120 billion US dolar. Hilang. Langsung dirupiahkan Rp1.800 triliun. Hati-hati mengenai ini. Pengawasan, pengawasan, pengawasan. Jangan sampai ada yang lolos seperti itu karena goreng-gorengan Rp1.800 triliun," kata Jokowi menegaskan.

Akibat peristiwa itu, Jokowi menyebut seperempat PDB India pun hilang. Sehingga berdampak pada capital outflow dan menyebabkan nilai tukar mata uang India, rupee, anjlok.

"Hati-hati mengenai ini. Padahal kondisi makronya bagus. Sehingga dilihat betul mana yang suka menggoreng. Kalau gorengan itu enak. Gorengan itu enak. Kalau goreng-goreng pas dapet ya enak, tapi kalau kepeleset seperti tadi saya sampaikan Adani di India," ujar Jokowi.

Karena itu, ia meminta OJK betul-betul meningkatkan pengawasan terhadap berbagai produk jasa keuangan sehingga tidak merugikan banyak masyarakat. Ia mewanti-wanti agar tak ada lagi kasus, seperti ASABRI, Jiwasraya, Indosurya, dan Wanaartha.

"Unitlink. Ini harus mikro-mikro satu-satu diikuti karena yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu duit itu balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis cerita tentang itu. Waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga," kata dia.

Menurut dia, masih terdapat banyak laporan dan keluhan terhadap berbagai produk jasa keuangan yang bermasalah yang hingga kini masih belum tuntas. Jokowi kemudian mengingatkan pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.

"Saya yakin OJK yang sekarang bisa," ujarnya.