KOMENTAR nyeleneh dari sejumlah menteri terkait penindakan korupsi ternyata memberi dampak pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordonator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2).

"Tadi disampaikan di dalam rapat bahwa itu juga mempengaruhi turunnya indeks karena seakan-akan pemerintah tidak mau ada operasi tangkap tangan," ujar Mahfud selepas menghadiri rapat terbatas terkait Indeks Persepsi Korupsi yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, ia belum mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan Kepala Negara ke depan terkait pernyataan-pernyataan tersebut karena pertemuan terkait pembahasan turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih belum final.

"Pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut dan yang lain-lain itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak. Nanti akan ada arahan khusus dari Presiden, mungkin dua atau tiga hari ke depan untuk menyikapi ini secara lebih formil," jelasnya.

Yang pasti, ia menambahkan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan memang menjadi sedikit lebih buruk setelah muncul pernyataan-pernyataan kontroversial dari sejumlah menteri.

Baca juga: KPK Akui Pernah Tawarkan Lukas Enembe Berobat ke Singapura Jika Ditahan

"Dari hitung-hitungan ketua KPJ memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu itu dan pada saat itu survei sedang berjalan," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut OTT KPK sebagai metode yang kurang bagus. Menurutnya, solusi terbaik adalah dengan menerapkan sistem terdigitalisasi untuk mencegah korupsi.

"Kita tidak usah bicara tinggi-tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," ucap Luhut.

Selain Luhut, Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian juga melontarkan pernyataan kontroversial.

Ia meminta aparat penegak hukum tidak memanggil dan memeriksa kepala daerah yang terlibat kasus rasuah. Tito beralasan itu akan membuat kepala daerah takut dan menggangu program pembangunan di daerah.

"Jangan sampai kepala daerah ketakutan kepada APH karena dipanggil, dipanggil, lidik, dipanggil, lidik, moril akan jatuh," ucapnya.(OL-4)