Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani kesepakatan bersama mengenai layanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan Kota Kediri, Rabu (7/12/2022) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

Penandatanganan kerjasama dilakukan antara Pemerintah Kota Kediri, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Komisariat Kediri, Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Kediri, dan Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri.

Wali Kota Kediri juga menyaksikan perjanjian kerjasama antara Dispendukcapil dan RS Bhayangkara, RS Baptis, RS Aura Syifa, RSU Ratih, RSIA Nirmala, RSIA Melinda, Klinik Pratama Samudra Husada Kusuma, dan Bidan Delima tentang pelayanan administrasi kependudukan.

“Program ini merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Kota Kediri kepada warganya. Karena layanan kependudukan ini merupakan fasilitas kepada masyarakat jadi diberikan secara gratis. Tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Layanan ini memudahkan masyarakat, sebab ketika ada ibu melahirkan tidak perlu mengurus dokumen kependudukan sendiri. Namun semua sudah ditangani oleh fasilitas kesehatan dan Dispendukcapil.

Saat pulang dari rumah sakit, ibu sudah membawa akta kelahiran, KK baru, dan dokumen kependudukan lain yang dibutuhkan. Begitu pula ketika terjadi kasus kematian, warga tidak perlu mengurus dokumen kependudukannya sendiri.

“Kita dekatkan layanan kependudukan yang ada di Kota Kediri. Tapi saya juga berpesan kalau sudah ada kemudahan tetap harus mengikuti program keluarga berencana dari pemerintah,” jelasnya.

Wali Kota Kediri berharap setelah penandatanganan kesepakatan ini program akan segera berjalan. Nanti harus dilakukan evaluasi agar program berjalan sempurna. Dengan semakin mudahnya layanan kependudukan, diharapkan semua warga memiliki dokumen kependudukan.

Menurut data dari Dispendukcapil pada tahun 2021 Kota Kediri telah mencapai angka cakupan 98,84 persen jumlah penduduk usia 0-18 tahun telah berakta kelahiran.

“Alhamdulillah angka tersebut telah melampaui target nasional tahun 2021 sebesar 95 persen. Nanti di tahun 2024 kita harus capai target nasional untuk pencatatan sipil di bawah usia 5 tahun sebesar 99,99 persen. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik ini kita bisa mencapai target tersebut,” ungkapnya.

Kepala Dispendukcapil Samsul Bahri mengatakan ada 45 lembaga yang sudah bekerjasama dengan Dispendukcapil. Terdiri dari 6 rumah sakit, 1 klinik, 2 rumah sakit ibu dan anak, dan 36 praktek mandiri bidan.

“Untuk pengawasan sudah kita tuangkan dalam pasal-pasal perjanjian bahwa pelayanan ini gratis. Kita pastikan pelayanan kependudukan ini gratis,” ujarnya.

Turut hadir, Ketua Persi Komisariat Kediri Rosse Ester Grace, Ketua Perhimpunan Klinik dan Fasyankes Indonesia Cabang Kota Kediri Endang Wahyu Laksmiwati, Sekretaris IBI Cabang Kota Kediri Mahendri, dan tamu undangan lainnya. [nm/but]