Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang berkeinginan Pemilu 2024 ditunda. Aspirasi tersebut wajar disampaikan, mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi.

“Informasi yang saya dapatkan bahwa di tengah masyarakat ada ikhtiar dari kelompok tertentu yang masih mengusung, mengupayakan penundaan Pemilu,” kata Arsul di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (5/2).

Menurut Arsul, jika penundaan Pemilu 2024 terjadi, maka terdapat perpanjangan jabatan presiden, serta perpanjangan anggota DPR, DPD dan DPRD. Menurut Arsul, munculnya isu tersebut merupakan dinamika bagi negara demokrasi.

“Ini kan negara demokrasi, jadi kalau bicara fenomena di negara demokrasi pasti tidak tunggal, begitu banyak elemen masyarakat kita juga lihat hasil- hasil survei yang ada, masyarakat kita tingkat kepuasan kinerja pemerintah sangat tinggi, tapi kalau ditanya soal sebaliknya Pemilu on schedule atau ditunda, ini sudah jelas jawabannya,” tegas Arsul.

Namun, Wakil Ketua MPR RI ini memastikan sampai saat ini belum ada pembahasan terkait penundaan Pemilu 2024 yang bergulir di parlemen. Ia memastikan, isu tersebut masih hanya sebatas perbincangan di tengah publik.

“Partai-partai politik sejauh ini masih bekerja pada asumsi bahwa pemilu itu on schedule,” ucap Arsul.

Oleh karena itu, Arsul tak memermasalahkan jika masih ada sebagian publik yang membicarakan isu penundaan Pemilu. Karena, itu merupakan bagian dari bentuk kebebasan berpendapat.

“Sekali lagi negara demokrasi, kalaupun nanti ada yang ingin menyuarakan sebaliknya dari mayoritas kan nggak bisa dilarang juga, jadi sikap kita ya wajar-wajar saja, yang mau mengupayakan itu silakan, yang kemudian tetap menjaga praktek demokrasi lima tahunan kita silakan aja,” pungkas Arsul. (jpc/azw)