Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron bersama lima orang Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Rabu (7/12/2022) kemarin.

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni didampingi Kepala Dinas Kominfo Agus Sugianto Zein mengatakan, pihaknya memastikan kejadian penangkapan itu tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Pelayanan akan terus berjalan dan kami tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat,” kata Wabub Bangkalan, Kamis (9/12/2022).

Ia juga mengaku prihatin atas kejadian penangkapan itu. Meski begitu, Pemkab Bangkalan tidak memfasilitasi pendampingan hukum kepada para tersangka. “Ini kan masalah pribadi bukan instansi. Sehingga, pendampingan hukum sepenuhnya kewenangan masing-masing pejabat yang terlibat,” ucapnya.

Sedangkan untuk kekosongan jabatan, ia mengaku akan segera melakukan pengisian sementara untuk lima posisi Kepala Dinas. Sedangkan untuk jabatan bupati akan diserahkan pada Gubernur. “Untuk jabatan Bupati, kami serahkan sepenuhnya kepada keputusan Gubernur dan Kemendagri. Sedangkan untuk lima jabatan Kepala Dinas, akan kami tunjuk untuk pelaksana tugas (Plt) dalam waktu dekat,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, lima kepala dinas yang diamankan KPK tersebut diantaranya Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bangkalan, Hosin Jamili, Kadis PUPR Bangkalan, Wildan Yulianto. Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Bangkalan, Salman Hidayat. Kadis Ketahanan Pangan Bangkalan, Achmad Mustaqim serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Bangkalan, Agus Eka Leandy.[sar/kun]