JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat buka suara tentang yang terjadi dalam kasus pemeriksaan hingga penetapan tersangka Sahat Tua Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, hal itu adalah konsekuensi dari sistem politik proporsional terbuka.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pada sistem politik saat ini, seluruh kader berlomba-lomba memanfaatkan kekuasaannya. Termasuk, menggunakan atau menghalalkan pemakaian uang (dana hibah) untuk memperkuat posisi suara masing-masing.

“Antar satu orang dengan lain ketika berbeda satu suara saja bisa berselisih. Mereka berupaya keras untuk mengumpulkan suara hingga bisa saja menggunakan dana lain,” papar Djarot di kantor, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jalan Kendangsari, Surabaya.

Karena itu, Djarot mengungkapkan bahwa partainya tetap berkomitmen untuk berada di sistem politik proporsional tertutup. Dengan sistem tersebut, lanjutnya, partai akan bekerja keras menentukan siapa kader yang layak untuk maju ke parlemen.

Politikus 60 tahun itu menyatakan, tugas partai sejatinya menggembleng para kadernya hingga menjadi kader dengan performa yang apik dan bisa mewakili suara rakyat. “Ketika ada apa-apa dengan kadernya di suatu hari, maka yang disalahkan adalah partainya itu proporsional tertutup,” tegas Djarot.

Proses penyidikan oleh KPK tak berhenti dengan penetapan tersangka kepada Sahat. Kusnadi selaku ketua DPRD Jawa Timur pun ikut terseret dalam proses pemeriksaan. Kusnadi mengundurkan diri dari kursi Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dan surat keputusan partai banteng keluar sejak 3 Februari lalu.

Posisi Kusnadi digantikan oleh Said Abdullah selaku pelaksana tugas (Plt). Penggantian kursi ketua itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 PDIP tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi dari jabatannya ssbagai ketua DPD PDIP Jawa Timur.

Terpisah, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menyebut, keputusan DPP PDI Perjuangan menunjuk Said Abdullah sebagai Plt ketua DPD PDIP Jawa Timur menjadi keputusan tepat dan progresif.

“Saya pikir ini langkah progresif. Gerak dan langkah cepat DPP PDI Perjuangan sangat tepat, sehingga partai bisa fokus memenangkan Jatim sebagai geopolitik yang wajib dimenangkan,” kata Surokim.

Selain itu, lanjut Surokim, keputusan tersebut juga menunjukkan bahwa DPP PDIP serius memberi peringatan dan edukasi politik kepada kader-kadernya agar tetap disiplin dan tidak terlibat penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun terkait penunjukan Said sebagai Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur dan Budi Sulistyono alias Kanang sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua, menurut Surokim, menunjukkan betapa pentingnya geopolitik Jatim bagi PDIP. Artinya, kata dia, PDIP ingin mepertahankan capaiannya di Jatim sehingga dipilihkan tokoh Jatim yang sudah menasional.

Seperti diketahui Said dikenal sebagai politisi dari Madura yang kini dipercaya sebagai ketua Badan Anggaran DPR. Adapun Kanang adalah wakil ketua DPD PDIP Jatim yang sebelumnya telah tuntas menjalankankan penugasan sebagai bupati Ngawi selama dua periode. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Dimas Nur Aprianto