AKURAT.CO Penanganan kemiskinan di ibu kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Untuk itu, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) diminta tanggap untuk senantiasa mendata warga pendatang di wilayahnya.

Pemerintah pusat sendiri memberi target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam kegiatan Guyub Ketua RW Se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Sabtu (4/2/2023).

Dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Heru berharap seluruh pihak di ibu kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

Karena semestinya dengan adanya bantuan atau layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Selain itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya dan para ibu untuk membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," jelas Heru.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Untung Budiharto, mengatakan bahwa akan ada banyak tantangan di ibu kota sepanjang 2023, di antaranya resesi global dan memasuki tahun politik. Belum lagi tantangan lain seperti tawuran, banjir, kebakaran, kemiskinan ekstrem dan stunting yang perlu diantisipasi.

"Apa yang kita hadapi ke depan tentu saja memerlukan kerja ekstra. Namun, yang terpenting adalah peran RW sebagai pemimpin yang melaksanakan kegiatan administrasi maupun pertahanan pertahanan dan keamanan di daerah. RW bisa mengatasi tantangan kalau bisa memacu masyarakat untuk bekerja sama, bergotong royong dan saling menghormati," paparnya.

Kepala Polda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran, menambahkan bahwa para pengurus RW harus kompak. 

Peran RW sangat strategis dan menjadi pilar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) karena mulai dari urusan administrasi, hukum, ekonomi, sosial dan budaya ditangani di tingkat RW.

"Keseimbangan di satu RW memiliki pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang lebih besar. Kalau satu RW tidak seimbang akan mempengaruhi yang lain. Kalau satu RW aman maka satu kelurahan aman. Kalau kelurahan aman maka satu kecamatan aman. Satu kecamatan aman maka Jakarta Barat akan aman," tutur Fadil.