JawaPos.com – Mahkamah Agung (MA) bakal menggelar pemilihan terkait Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, menyusul akan pensiunnya Andi Samsan Nganro, pada Selasa (7/2) mendatang. Pemilihan pimpinan MA ini akan dilakukan tepat pada hari yang sama.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (Pakem FH-UMI) Fahri Bachmid, menginginkan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ke depan harus berintegritas tinggi. Terlebih, belakangan MA diterpa isu korupsi setelah dua hakim agung ditetapkan sebagai tersangka.

“Idealnya Wakil Ketua MA RI yang akan dipilih nantinya adalah benar-benar merupakan seorang pemimpin yang memiliki integritas serta ketegasan sikap dan pemaham yang mendalam atas situasi yang terjadi saat ini,” kata Fahri kepada JawaPos.com, Minggu (5/2).

Fahri menjelaskan, berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, sifat dan karakter kekuasaan kehakiman yakni merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Ia menyebut, konsekuensi MA sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran yang strategis di bidang kekuasaan kehakiman. Karena tidak hanya membawahi empat lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana.

“Beleeid satu atap memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka tentunya sangat diperlukan kepemimpinan ditubuh Mahkamah Agung RI yang kuat dan kredible, yang mempunyai visi yang jauh ke depan,” papar Fahri.

Fahri berpendapat, kepemimpinan MA haruslah figur yang negarawan, serta menguasai aspek hukum serta kepemimpinan yang berwibawa dan kuat, untuk terwujudnya pengadilan yang unggul (court excellence). Hal ini juga penting, untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada MA.

Karena itu, Fahri menyarankan pimpinan MA saat ini harus memiliki sense off crisis dalam menyikapi permasalahan di tubuh MA. Hal ini dalam rangka penataan, serta mengendalikan suasana yang lebih kondusif, tidak boleh ada demoralisasi terhadap eksistensi Hakim Agung.

“Pimpinan MA harus mengambil tanggung jawab institusi agar kepercayaan publik dapat di raih, dan secara moril Hakim Agung dapat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas konstitusional terhadap penaganan perkara dengan baik, jangan lagi ada pimpinan MA yang secara tegas mengatakan bahwa, mohon maaf saya angkat tangan dan seakan tidak sanggup meyakinkan publik untuk menyelesaikan masalah korupsi di tubuh MA,” pungkas Fahri.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan